Fungsi Koordinasi Dalam Penerbitan Paspor Bagi Calon Jamaah Haji Untuk Mewujudkan Kualitas Pelayanan Prima (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)
| Main Author: | Anggrahini, FransiscaDela |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/115278/1/051201773.pdf http://repository.ub.ac.id/115278/ |
Daftar Isi:
- Sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa mulai musim haji tahun 1430H/2009 seluruh jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa ( ordinary passport ) yang berlaku secara internasonal. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap pelayanan penerbitan paspor untuk CJH sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dalam penerbitan paspor bagi CJH untuk mewujudkan kualitas pelayanan prima, khususnya di Kabupaten Malang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang. Rumusan masalah penelitian ini menyangkut bentuk-bentuk koordinasi, fungsi koordinasi dan faktor-faktor yang menghambat koordinasi penerbitan paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk koordinasi, fungsi koordinasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat koordinasi penerbitan paspor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data yang digunakan adalah bentuk-bentuk koordinasi,tahap-tahap koordinasi, metode-metode koordinasi, peran pemimpin/ atasan dalam koordinasi, rumusan tugas/ fungsi, wewenang dan tanggung jawab pimpinan dan faktor-faktor yang menghambat koordinasi. Hasil penelitian menerangkan bahwa bentuk koordinasi penerbitan paspor Kemenag Kab.Malang dengan Kanim Kelas 1 Malang adalah ekstern bersifat horizontal, fungsi koordinasi penerbitan paspor adalah untuk memudahkan CJH dalam mengurus persyaratan penerbitan paspor CJH. Namun, dalam pelayanannya mengalami hambatan, hambatan tersebut yaitu dalam hal administratif dan dalam hal teknis yaitu dalam proses pelaksanaan penerbitan paspor yang disebabkan oleh koordinasi yang kurang erat antara Kantor Kemenag Kab. Malang dengan calon jemaah haji dan KBIH. Kesimpulan dari penelitian koordinasi penerbitan paspor yaitu Kantor Kemenag Kab. Malang dengan Kanim Kelas 1 Malang dalam pelayanan penerbitan paspor koordinasinya tidak terdapat masalah tetapi koordinasi antara Kantor Kemenag Kabupaten Malang dengan Kanim Kelas 1 Malang tidak terdapat masalah, namun koordinasi Kantor Kemenag Kab. Malang dengan CJH dan KBIH terdapat masalah dalam hal komunikasi yang kurang efektif dan kerjasama yang erat.