Desentralisasi Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri)
| Main Author: | Effendi, PaluviPrastyaning |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/115152/ |
Daftar Isi:
- Desentralisasi kepegawaian yang lama dalam praktiknya berupa integrated national and local personnel system yang akhirnya menimbulkan kelemahan yaitu pemerintah daerah mengalami kelebihan pegawai yang kurang cocok kualifikasinya dengan pekerjaan. Sehingga menimbulkan permasalahan seperti pegawai yang kurang profesional dan kurang responsif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Kemudian desentralisasi kepegawaian beralih pada separated personnel system local authority yang mendorong pengembangan otonomi daerah. Sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memperoleh pegawai pemerintahan yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Kediri dengan situs penelitian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri. Fokus penelitian adalah pelaksanaan desentralisasi sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di BKD Kabupaten Kediri, dilihat dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan dan penempatan. Jenis dan sumber data yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang. Metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan dan perangkat penunjang. Metode analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan desentralisasi sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di BKD Kabupaten Kediri terlihat pada tahap perencanaan yaitu kewenangan daerah dalam menghimpun formasi dari Satuan Kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri. Tahap pengumuman yaitu kewenangan dalam memilih bekerjasama dengan Kantor Pos, media surat kabar (Surya, Memo, dan Radar Kediri) dan media elektronik (Radio Candra Birawa dan Radio Wijang Songko). Tahap pelamaran yaitu kewenangan dalam menambah spesifikasi persyaratan yang ada tanpa mengubah persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tahap penyaringan yaitu kewenangan dalam memilih bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam pembuatan soal dan pengkoreksian soal ujian. Tahap pengangkatan yaitu BKD Kabupaten Kediri tidak dapat mengganti formasi yang kosong karena pelamar yang mengundurkan diri. Dan tahap penempatan yaitu kewenangan dalam menentukan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan kebutuhan di daerah. Kendala intern yaitu koordinasi, perbedaan formasi, pendek/kurangnya waktu dalam pengkoreksian berkas, keengganan untuk mengadakan ujian keterampilan/praktik dan peraturan yang berlaku. Kendala ekstern yaitu pendataan jumlah berkas lamaran yang tidak cocok dengan berkas yang ada dan kedisiplinan dari peserta ujian.