Proses Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tulungagung (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Tulungagung)
| Main Author: | DwiArsantiPuspitasari |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/115023/1/051100464.pdf http://repository.ub.ac.id/115023/ |
Daftar Isi:
- Saat ini persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat, dimana lapangan kerja yang tersedia semakin sedikit sedangkan proses perekrutan dan seleksi pegawai yang dilakukan oleh instansi pemerintah semakin ketat sehingga kesempatan orang untuk memperoleh pekerjaan sulit. Untuk menciptakan iklim Good Governance dalam birokrasi publik harus didukung oleh pengelolaan SDM yang baik. Pengembangan SDM yang relevan dengan Good Governance mencangkup pembangunan mental spiritual, perilaku pegawai, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan. Pengembangan mental spiritual dimaksudkan untuk memperkuat kepribadian, menanamkan kejujuran, rasa tanggung jawab, kesetiakawanan, loyalitas dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tulungagung. Lokasi penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi serta instrumen penelitiannya menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui Dalam proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Pengumuman, Pendaftaran, seleksi dan penempatan pegawai dengan segala ketentuan dari Pemerintah Pusat. Dimana Pemerintah Daerah hanya sebagai pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam kondisi riil dilapangan masih ada ketidaksinkronan antara formasi yang dibutuhkan dan penempatan. Hal tersebut terbukti masih ada CPNS yang ditempatkan tidak sesuai dengan porsi tugas yang tertera dalam pengumuman CPNS Kabupaten Tulungagung Tahun 2008. Kurangnya komunikasi antara pihak panitia penyelenggara dengan calon pendaftar. Dalam hal ini pihak panitia penyelenggara sudah memberikan informasi bahwa apa saya yang menjadi syarat administrasi dalam pendaftaran seleksi. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah panitia pelaksana perekrutan calon Pegawai Negeri Sipil seharusnya memuat peraturan-peraturan yang diperlukan bagi para calon pelamar Pegawai Negeri Sipil. Perlunya ada pengembangan karir dan pelatihan secara simultan yang harus diberikan kepada PNS demi pengembangan karir dan profesionalisme kerja yang baik. Informasi mengenai diklat-diklat tersebut harusnya diinformasikan seluas-luasnya dan setransparan mungkin. Hal ini dilakukan supaya lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya.