Partisipasi Masyarakat Dalam Formulasi Kebijakan (Studi Kasus Pada Penyusunan Program Dan Kegiatan Dalam APBD Kota Malang)
| Main Author: | Ngindana, Rispa |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/114915/ |
Daftar Isi:
- Proses perumusan kebijakan daerah dalam hal ini adalah perencanaan dan alokasi barang publik (termasuk alokasi anggaran) yang partisipatif sangat penting mengingat persoalan anggaran adalah persoalan penentuan skala prioritas program-program pembangunan. Selain itu perumusan kebijakan yang partisipatif dapat pula digunakan untuk mengukur seberapa jauh publik atau stakeholder di daerah dapat mengakses atau terlibat dalam suatu mekanisme pengambilan keputusan kebijakan publik, khususnya kebijakan alokasi anggaran bagi masyarakat luas. Partisipasi sebagai nilai dasar demokrasi menjadi perhatian penting dalam administrasi publik yang demokratis. Partisipasi masyarakat adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upayaupaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Di Kota Malang, proses penentuan program prioritas, masih cenderung didominasi oleh eksekutif dan legeslatif. Keterlibatan warga sangat rendah, akses publik untuk menentukan program prioritas hanya pada saat musyawarah pembangunan desa. Padahal di sisi lain muncul kecenderungan penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan hanya sebagai instrumen untuk melegalisasikan proses kebijakan yang partisipatoris, dimana pelaksanannya kurang mencerminkan keterwakilan kepentingan seluruh stakeholder yang ada di kelurahan. Penelitian dilakukan di Kota Malang dangan situs penelitian di Bappeda Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan observasi kemudian dianalisis interaktif dengan mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan data.