Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Di Kelurahan Trate Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
| Main Author: | Oktafiyanti |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/114875/ |
Daftar Isi:
- Meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Gresik, menggugah Pememerintah Daerah(Pemda) Gresik melaksanakan beberapa upaya penanggulangan kemiskinan yang terjadi di masyarakat dengan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, salah satu upaya tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM merupakan proyek yang cukup visioner, karena orientasi program ini dalam menanggulangi kemiskinan terintegritas dengan aspek lainnya yang biasa disebut konsep Tridaya dan semua kegiatan dikelola dengan inisiatif sendiri melalui kelembagaan lokal di tingkat masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM ini yang menjadi forum keputusan tertinggi di tingkat warga masyarakat sekaligus sebagai lembaga yang mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Trate tergolong parah karena memasuki garis merah dengan prosentase 25,05%. Selain itu, kinerja BKM "Trate Mandiri" masih tergolong kurang berkembang dimana perlu pendampingan secara intensif. Melihat fenomena yang ada cukup menarik apabila penelitian ini mengkaji tentang masalah pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan datanya menggunakan interview bebas terpimpin, melakukan observasi dan mencari dokumen-dokumen yang terkait. Fokus dari penelitian ini ada 2 yaitu 1) upaya pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga koordinasi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, serta 2) faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam mengarahkan programnya yang mengarah pada penuntasan kemiskinan sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan masalah di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dari hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa 1) Penguat kelembagaan BKM meliputi a.1) Pengembangan sumber daya manusia BKM mengadakan program pelatihan-pelatihan kepada masyarakat a.2) pengakuan dan dukungan masyarakat merupakan keikutsertaan warga masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM yang dilakukan oleh BKM dan keaktifan masyarakat dalam mengikuti program-program BKM, b) Upaya mempunyai jaringan kerjasama merupakan yang sangat diperlukan dukungan dan kerjasama yang dilakukan lembaga-lembaga lain atau kelompok masyarakat, c) Upaya sebagai mediator dan fasilitator merupakan upaya BKM mengeluarkan masyarakat dari belenggu kemiskinan BKM berperan sebagai mediator dan fasilitator, d) Upaya penyediaan modal, sarana dan prasarana meliputi d.1) Penyediaan modal menjelaskan tentang sumber keuangan dari BKM dan modal dana yang diberikan kepada BKM dari Pemda dan d.2) Sarana dan prasarana merupakan merupakan kebutuhan BKM untuk dapat menjalankan peran dan kewajiban di masyarakat. Serta 2) Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) meliputi a) faktor pendukung cara mensosialisasikan BKM kepada masyarakat untuk bergabung dengan KSM-KSM dan b) Faktor penghambat menjelaskan tentang kurang optimalnya pengurus dan anggota BKM, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana serta beberapa anggota BKM mengalami krisis komitmen karena kurangnya kesadaran dari anggota BKM. Melihat banyaknya permasalahan yang ada, maka peneliti merumuskan beberapa solusi seperti pelatihan individu dan pengantar organisasi hanya dapat sukses dalam waktu yang lama dan konsisten dengan institusi yang ada dapat membantu mentransformasikan institusi tersebut sehingga tindakan tersebut bedasarkan aturan, proses dan praktek yang dapat berlangsungnya sepanjang waktu sesuai dengan visi dan misinya. Oleh karena itu sangat diperluhkan adanya pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus untuk pengurus BKM dan pelatihan yang sesuai dengan kondisi lembaga yang akan diberdayakan beserta masyarakatnya.