Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi di Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban)
| Main Author: | Ribka, Anesia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/114765/ |
Daftar Isi:
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disertai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan adanya perubahan pengelolaan keuangan negara dari traditional budget ke performance budget . Dari hal tersebut penelitian ini dilatarbelakangi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja”. Permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tuban tahun 2009, Bagaimanakah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Tuban berdasarkan anggaran berbasis kinerja, serta Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong atau menghambat pelaksanaan APBD Kabupaten Tuban Berdasarkan anggaran Berbasis Kinerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menggunakan sumber data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan, peneliti sendiri; metode analisa dan intrepetasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bahwa implementasi Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Tuban telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan penerapan prinsip-prinsip pada penyusunan APBD, prinsip-prinsip ini antara lain adalah efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, dan kepatutan. Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berdasarkan anggaran berbasis kinerja belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang masih terlalu sederhana dan belum disusunnya Analisa Standar Biaya. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan anggaran berbasisi kinerja di kabupaten Tuban dipegaruhi oleh faktor-faktor yang ada. Faktor tersebut ada yang mendorong maupun menghambat pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja. Adapun yang menjadi penghambat adalah aturan yang masih baru dan kualitas serta kuantitas sumberdaya manusia yang ada. Sedangkan faktor pendukungnya adalah penilaian akan sistem anggaran yang dirasa lebih baik dan terperinci, semakin membaiknya peraturan perundangan yang ada, penggunaan bantuan teknologi, serta faktor sikap aparat yang mendukung sistem ini. Melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Tuban untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasrkan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Tuban, diantaranya adalah dengan meningatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan proses sosialisasi, pelatihan dan rekrutmen, kepada aparat yang berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.