Pelaksanaan Pengadaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Bidang Pengembangan Kepegawaian Kabupaten Tulungagung
| Main Author: | AdistyaCahyani |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/114589/1/051003823.pdf http://repository.ub.ac.id/114589/ |
Daftar Isi:
- Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbaru tidak lagi dominan menerapkan sistem sentralisasi, melainkan desentralisasi dengan memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada umumnya daerah memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial untuk menjadikan daerah yang lebih maju dan dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Proses pengadaan adalah salah satu dari pelaksanaan yang dilakukan daerah setelah adanya otonomi daerah untuk mendapatkan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang lowong. Dengan adanya syarat-syarat yang ditentukan untuk mengikuti seleksi CPNS mulai dari perencanaan, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Dari situlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah" Berlatar pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang diharapkan adalah untuk mengetahui pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah khususnya proses pengadaan CPNS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sekaligus untuk mengetahui hasil dari proses pengadaan dari awal sampai dengan penempatandan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pengadaan. Adapun metode yang digunakan adalah metode peneletian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berarti memberikan gambaran secara sistemetis, faktual dan akurat tentang pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Untuk diambil kesimpulan yang dapat digeneralisasikan sedangkan analis yang dipakai menggunakan model interaktif yang berarti kegiatan analisis merupakan proses proses, siklus dan interaktif yang berarti kegiatan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, hasil penelitian yang dilakukan bahwa setelah otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung mampu mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan mengedepankan Manajemen Sumber Daya Aparatur yang baik, berwawasan luas, dan lebih mengutamakan kerjasama untuk mewujudkan organisasi yang lebih maju. Akan tetapi tidak semua hal dapat dilakukan oleh daerah, ada beberapa hal yang masih melibatkan pusat. Proses pengadaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalami kendala misalnya, dalam penetuan kebutuhan tenaga kerja, meskipun demikian dengan di dukung sumber daya apartur yang berkwalitas dan dengan kerjasama yang baik antar panitia, maka dapat memperoleh CPNS yang berkwalitas pula. Dan proses pengadaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.