Lihat Juga

• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
  oleh: Suyitno, Ria Galang Islamiati
  Terbitan: (2019)
• Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungki
  oleh: Hanafi, NurMuhammad
  Terbitan: (2017)
• Kriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  oleh: Logo Tadu, George Martin
  Terbitan: (2016)
• Pertentangan Norma Pasal 40 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pasal 140 Ayat (2) Undang – Undang Nom0r 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikkan (Sp3) Ditinjau Dari Aspek Korektif Bagi Tersangka Korupsi
  oleh: Hutami, Ika Putri
  Terbitan: (2018)
• Penerapan Sanksi Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)
  oleh: Sholikah, Dwi Imroatus
  Terbitan: (2018)