Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Untuk Mengetahui Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Kediri Dalam Melakukan Pelunasan Pinjaman Daerah
| Main Author: | Marinta |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/113918/1/050800814.pdf http://repository.ub.ac.id/113918/ |
Daftar Isi:
- Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Daerah dilakukan ketika sumber-sumber keuangan seperti PAD, dan dana perimbangan tidak mencukupi untuk menutup pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Namun ketika hendak melakukan pinjaman Pemerintah Daerah terikat dengan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan PP. No. 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah. Syarat tersebut sebagai dasar untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelunasan kembali pinjaman. Perlunya kajian mendalam mengenai kemampuan keuangan Pemerintah Kota Kediri sebagai daerah yang menggunakan pinjaman daerah, agar nantinya dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Kediri ketika akan melakukan kembali pinjaman daerah. Hal ini dilakukan supaya tidak terjebak debt trap dan mengetahui kemampuan keuangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah Kota Kediri dalam pelunasan pinjaman sebagai akibat pinjaman daerah yang telah dilakukan dengan pendekatan DSCR.Dan dari segi kemamdirian fiskal Kota Kediri untuk menunjang Kemampuan keuangan dalam melakukan pelunasan pinjaman, serta dasar pengambilan keputusan pemerintah Kota Kediri dalam melakukan pinjaman daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sedang metode analisis yang digunakan yaitu analisis domain menyangkut PAD dan nilai DSCR sebagai dasar untuk mengetahui kemampuan keuangan Kota Kediri dalam melakukan pelunasan pinjaman. Dari hasil penelitian, Kota Kediri dari segi kemampuan keuangan dalam rangka pelunasan kembali pinjaman daerah yang diukur dengan DSCR dinyatakan mampu. Dimana nilai DSCR yang ditunjukkan melebihi batas minimal yang disyaratkan oleh PP. No. 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah, yaitu 2,5 point. Namun ketika dalam perhitungan nilai DSCR menghilangkan unsur DAU sebagai salah satu komponen dalam perhitungannya ternyata nilai DSCR yang ditunjukkan adalah negatif. Rasionalisasi yang muncul adalah Pemerintah Kota Kediri tidak mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman dan tidak diperkenankan melakukan pinjaman. Ekspektasi yang muncul ketika Pemerintah Kota Kediri tidak dapat melakukan pinjaman, sementara dibutuhkan dana mendesak untuk pembangunan, maka Pemerintah Kota Kediri mengurangi, menunda bahkan menghapus program yang dirasa kurang mendesak untuk dikerjakan. Sementara itu jika dilihat dari kemandirian fiskal, Kota Kediri dinyatakan kurang, hal tersebut dikarenakan kecilnya PAD. Dampak yang ditimbulkan adalah besarnya ketergantungan terhadap pusat dan perhitungan nilai DSCR merupakan nilai semu sebagai akibat adanya DAU sebagai penopang penerimaan terbesar dalam penerimaan. Saran yang diberikan yaitu: 1) Kota Kediri hendaknya bisa mengoptimalkan PAD sehingga kemandirian fiskalnya besar dan Kota Kediri tidak perlu melakukan pinjaman. 2) Kota Kediri hendaknya bisa menekan biaya belanja rutin khususnya belanja perjalanan dinas, mengingat PADnya kecil dan masih harus melakukan pelunasan pinjaman. 3). Besarnya DAU sebagai penopang terbesar penerimaan menyebabkan Pemerintah Kota Kediri hendaknya hati-hati ketika hendak mengambil keputusan untuk mengambil pinjaman daerah sehingga tidak terjebak dalam debt trap karena nilai DSCRnya merupakan nilai yang semu.