Upaya Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Demi Terwujudnya Kemandirian Desa dalam Rangka Otonomi Daerah Studi pada Pemerintah Kabupaten Jombang
| Main Author: | MahardiyanSusanti |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/113904/1/050800719.pdf http://repository.ub.ac.id/113904/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan karena banyaknya fenomena yang menggambarkan tentang kondisi desa yang terpuruk dalam pembangunan di desanya. Hal ini diakibatkan karena pelaksanaan pembangunan belum disertai dengan adanya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan suatu kemandirian desa, sehingga diperlukan adanya bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menciptakan kemandirian tersebut melalui pemberian subsidi kepada desa. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menganalisis mengenai upaya yang telah diberikan oleh Kabupaten Jombang untuk menciptakan pemberdayaan dan kemandirian desa demi terwujudnya pembangunan desa yang lebih baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian desa; (2) Faktor- faktor dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kemandirian desa; (3) Dampak adanya upaya kemandirian desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif yang didukung dengan teori tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Otonomi (kemandirian) Desa, dan Pemberdayaan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jombang, karena Jombang memiliki 306 desa / kelurahan yang kebanyakan belum dapat melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal pembangunan desa melalui subsidi dana yang telah diberikan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Analisis data melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena misi dan visi Pemerintah kabupaten Jombang untuk memberikan subsidi dana berupa dana stimulan khusus, stimulan pembangunan dan penyelenggaraan pemilihan kepala desa belum dapat dipahami oleh pemerintah desa serta masyarakatnya sehingga pemberian dana yang bertujuan untuk merangsang partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berhasil, bahkan partisipasi yang ada berupa dana swadaya adalah rekayasa. Hal tersebut terjadi pada dana stimulan khusus, tidak pada dana stimulan pembangunan karena dana swadaya yang ada benar-benar berasal dari masyarakat. Pada tahun 2007 ini, dana stimulan pembangunan tidak lagi diberikan kepada desa tetapi diganti dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah yang lebih besar. Saran yang direkomendasikan adalah dilakukan kontrol secara langsung kepada desa sebagai hasil evaluasi pelaksanaan dana stimulan khusus, stimulan pembangunan serta penyelenggaraan pemilihan kepala desa agar partisipasi masyarakat dapat terwujud sesuai dengan harapan Pemerintah Kabupaten Jombang dan juga diharapkan agar adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat lebih memperbaiki pembangunan desa untuk dapat lebih baik.