Aspek Feodalisme Dalam Perumusan Kebijakan Publik Studi pada Masyarakat Desa Pulerejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar
| Main Author: | YogaFerdana |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/113732/1/050802678.pdf http://repository.ub.ac.id/113732/ |
Daftar Isi:
- Fenomena feodalisme jawa telah mewarnai perjalanan hidup bangsa Indonesia, baik dalam sendi sosial, poltik, budaya dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan atas munculnya pemaknaan negatif terhadap proses perumusan kebijakan publik yang terdapat nuansa feodalisme. Bagaimana pola hubungan antara pemimpin dengan masyarakat untuk merumuskan suatu kebijakan publik yang didalamnya terdapat nuansa feodalisme pada masyarakat tradisional seperti di di Desa Pulerejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis secara kritis tentang persepsi masyarakat mengenai feodalisme jawa dalam perumusan kebijakan publik sebagai salah satu bentuk proses kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Negara Indonesia yang dilakukan melalui studi pada Desa Pulerejo, Kec.Bakung, Kab. Blitar. Penelitian ini difokuskan pada aspek proses masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desa. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif (pemahaman, pandangan, dan tanggapan) para informan di lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran tentang kehidupan feodalisme jawa pada pemerintahan desa Pulerejo. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, Persepsi masyarakat Desa Pulerejo mengenai feodalisme jawa dalam perumusan kebijakan publik adalah merupakan perwujudan pola hubungan yang disebut sebagai Manunggaling Kawulo Gusti. Tahapan perumusan kebijakan publik di Desa Pulerejo secara mengikuti tata cara perencanaan kebijakan desa yang terdapat dalam Perda kabupaten Blitar No 8 tahun 2006 yang terdiri dari, perencanaan kebijakan, penetapan rencana kebijakan, pengendaian pelaksanaan rencana kebijakan dan evaluasi renacana kebijakan. Serta peran Shareholder perumusan kebijakan publik di Desa Pulerejo dalam menemptakan feodalisme pada posisi yang tepat dilaksanakan dengan melihat situasi dan kondisi dan masalah yang akan dirumuskan sebagai kebijakan publik. Terkait dengan itu, saran yang ditekankan yaitu: (1) Masyarakat Desa Pulerejo perlu untuk lebih memahami lagi makna feodalisme jawa dalam konteks perumusan kebijakan publik, tidak harus menyeragamkan persepsi dan menutup perbedaan akan tetapi dengan pemahaman yang benar dan mempunyai alasan yang jelas maka akan timbul kearifan dan kebijakasanaan dalam memaknai feodalisme jawa dalam konteks perumusan kebijakan publik (2) Perangkat desa Pulerejo hendaknya tidak hanya bekerja bukan karena latar belakang ketokohan, senioritas dan kemampuan karismatis namun juga perlu memperhatikan profesionalisme kerja namun tidak mengesampingkan makna budaya daerah dengan menghormati adat-istiadat yang ada pada Desa Pulerejo. (3) Para shareholder kebijakan publik di Desa Pulerejo perlu lebih memahami apa yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dalam konteks perumusan kebijakan publik di Desa Pulerejo.