Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang
| Main Author: | muklis |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/113675/1/050800494.pdf http://repository.ub.ac.id/113675/ |
Daftar Isi:
- Dalam penulisan skripsi ini mengangkat judul “Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah (Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang)”. Hal ini dilatar belakangi lahirnya Undangundang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dimana diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus Daerahnya secara mandiri terutama dalam mengelola Keuangan Daerah dengan Sebaik-baiknya. Untuk itu peranan Pemerintah Daerah dan perangkat dibawahnya dituntut untuk mengelola Keuangan Daerah bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tidak berdampak pada kerugian Daerah itu sendiri. Pemerintahan Kota Malang merupakan Kota industri dan pariwisata, ini dibuktikan dengan pendapatan daerah yang setiap tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan Keuangan Daerah yang baik sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan publik. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang dan (2) Bagaimana Proses Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah di Pemerintahan kota Malang. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang dan (2) mengetahui dan mendeskripsikan Proses Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah di Pemerintahan kota Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Bendahara Umum Daerah dalam mengelola Kas Daerah mempunyai peranan yang sangat penting, dimana tanpa adanya Bendahara Umum Daerah maka pengelolaan Kas Daerah tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan waktu dan kurangnya tenaga ahli akuntansi di setiap SKPD-SKPD. Kesimpulan yang dapat diambil ialah Peranan Bendahara Umum Daerah dalam mengelola Kas Daerah ialah mempunyai peranan diantaranya: (1) Penetapan dalam pengelolaan Kas Daerah yang meliputi Surat Pencairan Dana (SPD), SPP, SPM dan SPJ (2) Pelaksanaan dalam pengelolaan Kas Daerah dengan