Peran Gender Dalam Lembaga Pemerintah Daerah Suatu Studi Pada Lembaga Pemerintah Kota Malang

Main Author: MRudijavAndalas
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2008
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/113644/1/050801909.pdf
http://repository.ub.ac.id/113644/
Daftar Isi:
  • Data statistik yang ada tidak mampu mengungkapkan dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi buta gender ( gender blind ) dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan. Peminggiran perempuan oleh negara ini pada gilirannya akan dapat menghambat optimalisasi pencapaian kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dan hal ini merupakan tanggung jawab negara, swasta dan masyarakat sebagai tiga elemen penting dari tata kepemerintahan yang baik ( good governance ) untuk menegakkan sistem sosial maupun sistem pemerintahan yang berkeadilan gender. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan Untuk menjelaskan dan mendiskripsikan kondisi kedudukan struktural kepegawaian laki-laki maupun perempuan dalam birokrasi pemerintah daerah, akses laki-laki maupun perempuan dalam menduduki jabatan struktural pada lembaga pemerintah kota Malang. Aspek gender dalam rangka Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Penilaian dalam pembuatan kebijakan publik. Dan juga untuk menjelaskan dan mendiskripsikan proses Good Govenance di Lembaga Pemerintah Kota Malang terkait kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu juga ntuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Lembaga Pemerintah Kota Malang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Analisis data akan menjelaskan dan mendiskripsikan secara sistematis mengenai kondisi kedudukan struktural kepegawaian laki-laki maupun perempuan dalam birokrasi pemerintah daerah, akses laki-laki maupun perempuan dalam menduduki jabatan struktural pada lembaga pemerintah kota Malang. Aspek gender dalam rangka Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Penilaian dalam pembuatan kebijakan publik. Proses Good Govenance di Lembaga Pemerintah Kota Malang terkait kesetaraan dan keadilan gender, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Lembaga Pemerintah Kota Malang. Dari hasil analisis diketahui bahwa kondisi kedudukan struktural kepegawaian laki-laki maupun perempuan dalam lembaga Pemerintah Kota Malang dari data yang ada secara kuantitatif laki-laki lebih dominan dibanding perempuan, walaupun dari 67 responden yang menduduki jabatan struktural dibeberapa instansi di Kota Malang yakni terdiri dari 37 perempuan dan 30 lakilaki didapat bahwa 60% dari responden mengungkapkan tidak merasakan perbedaan akses dalam menduduki jabatan structural yang ada dan 40% lainnya menyatakan adanya perbedaan akses. Adapun dalam kehidupan sosial masyarakat di Kota Malang juga masih menujukkan adanya kesenjangan gender seperti dalam bidang pendidikan yang menunjukkan bahwa mutu pendidikan perempuan masih dibawah laki-laki, di bidang kesehatan yakni angka kematian ibu melahirkan yang masih cukup banyak sebagaimana perempuan memerlukan perhatian khusus di bidang kesehatan karena alat reproduksi perempuan yang perlu lebih diperhatikan bukan hanya oleh perempuan namun juga laki-laki, dari bidang ketenagakerjaan yakni masih banyaknya perempuan yang memilih untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri karena tidak memiliki keahlian khusus selain menjadi pembantu rumah tangga, dan juga masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian perlu untuk menegakkan sistem sosial maupun sistem pemerintahan yang berkeadilan gender oleh negara, swasta dan masyarakat sebagai tiga elemen penting dari tata kepemerintahan yang baik ( good governance )