Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
| Main Author: | FattahZuniaziSetiawan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/113459/1/050703297.pdf http://repository.ub.ac.id/113459/ |
Daftar Isi:
- Pemerintah memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sosial semua warga negaranya, termasuk juga penyandang cacat. Namun dalam kenyataannya, penyandang cacat seringkali menjadi pihak yang terpinggirkan. Kepentingankepentingan penyandang cacat seringkali terabaikan dalam program pembangunan pemerintah. Ditambah lagi diskriminasi sering dialami penyandang cacat dalam berbagi aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas dan lain sebagainya. Aspek-aspek tersebut merupakan elemen utama menciptakan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial memiliki makna yang berbeda dengan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan sosial lebih mengarah pada perasaan damai ketenangan dan makmur. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi sejahtera yang penuh baik jasmani, mental maupun sosial dan penyandang cacat seringkali jauh dari kondisi sosial tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa tingkat kesejahteraan sosial penyandang cacat di kota Malang serta apa saja upaya pemerintah Kota Malang terhadap kesejahteraan sosial penyandang cacat tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Adapun tekhnik pengumpulan data melalui observasi/pengamatan, wawancara, dan dokumentasi atas segala fenomena dan keterangan dari berbagai sumber data terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial penyandang cacat di kota Malang dapat dikategorikan masih rendah terbukti dengan sulitnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan penyandang cacat. Kondisi ini disebabkan sebab yang kompleks seperti masalah rasa kurang percaya diri dari penyandang cacat, masalah keterampilan, stigma masyarakat, rendahnya daya dukung lingkungan (masyarakat, pemerintah dan swasta) dan masih banyak lagi. Selain itu upaya pemerintah Kota Malang terhadap kesejahteraan sosial penyandang cacat masih belum optimal, terutama pada aspek-aspek penting seperti pendidikan, pekerjaan dan sarana-sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat. Hal ini terbukti dengan masih belum adanya instansi pemerintah yang secara spesifik bertanggung jawab atas beberapa aspek penting dalam kehidupan penyandang cacat seperti pekerjaan, sarana aksesibilitas dan rehabilitasi medik bagi penyandang cacat di Kota Malang. Sektor non pemerintah memiliki peranan yang besar dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan penyandang cacat di Kota Malang dibandingkan dengan sektor pemerintah. Peraturan daerah yang mengatur berbagai pemenuhan kepentingan penyandang cacat hendaknya segera disusn oleh pemerintah Kota Malang, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat serta mengoptimalkan berbagai upaya pemerintah Kota Malang terhadap kesejahteraan sosial penyandang cacat. Masalah lain yang perlu segera diseleseikan adalah masalah koordinasi antar instansi agar masalah-masalah hak penyandang cacat dapat diseleseikan dengan lebih menyeluruh.