Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu- Taskin) Sektor Pemberdayaan Usaha dalam tinjauan evaluasi dampak : studi pada Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
| Main Author: | WiwitKurniawati |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/113216/1/050701722.pdf http://repository.ub.ac.id/113216/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan atas dasar fakta bahwa angka kemiskinan di Indonesia dan Jawa Timur tidak mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan penilaian Badan Pusat Statistik, September 2006, angka kemiskinan Indonesia sebesar 17,75 %, dengan garis kemiskinan pada tingkat penghasilan 1,55 dollar AS. Sedangkan berdasarkan Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru (PKIB) di Jawa Timur, Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 2.196.363 jiwa. Sejak kenaikan BBM per 1 Oktober 2005 jumlah RTM bertambah menjadi 3.311.903 RTM. Hal ini juga ditandai dengan tingginya angka pengangguran, yaitu sebesar 397.066 KK. Adanya angka tersebut menjadikan pemprov Jatim menerapkan program Gerdu-Taskin. Untuk itu diperlukan evaluasi dampak khususnya pada sektor pemberdayaan usaha sebagai usaha mengetahui dampak yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga bisa memberikan masukan dalam pelaksanaan kebijakan selanjutnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan pengentasan kemiskinan melalui Gerdu-Taskin pada sektor pemberdayaan usaha dan hambatan UPK dalam perwujudan pemberdayaan usaha. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian berada di Kelurahan Bumiayu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan UPK dengan adanya Gerdu-Taskin terutama pada sektor pemberdayaan usaha mampu mengalami keuntungan meskipun tingkat partisipasi warga masih tergolong kurang. Apabila dilihat dari segi kelompok sasaran, ternyata sebagian besar tidak mengalami perkembangan usaha yang signifikan meskipun memang ada sedikit pengembangan pada warga lainnya. Dengan adanya stagnansi tersebut juga menyebabkan tidak adanya peningkatan pendapatan yang signifikan pula dari usaha yang dijalankan. Penyerapan tenaga kerjapun tidak terjadi pasca penerimaan pinjaman. Hal tersebut dikarenakan salah satunya adalah adanya ketidaktepatan sasaran dalam melaksanakan kegiatan peminjaman. Sebagai gambaran, dari 40 peminjam, hanya 6 peminjam yang berstatus RTMB. Selain itu, dana pinjaman tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha (produktif). Dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha UPK juga mengalami hambatan, salah satunya adalah kurang aktifnya pengurus yang ada. Hambatan internal lembaga disebabkan karena tidak terjadi kesesuaian dengan pedoman pelaksanaan. Hambatan pada kelompok sasaran lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang keberadaan dana bergulir. Hambatan di luar lingkungan kebijakan, disebabkan adanya kenaikan BBM yang berdampak ada keberlangsungan usaha bagi peminjam