Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas (Studi Di Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember)
| Main Author: | DwiAgungPrasetyo, Ervian |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/112976/1/SKRIPSI_ERVIAN_125010100111031.pdf http://repository.ub.ac.id/112976/ |
Daftar Isi:
- Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena masih banyaknya gedung dan bangunan yang berdiri di tepi jalan umum yang belum memiliki analisis dampak lalu lintas sedangkan bangunan tersebut termasuk kriteria wajib memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas. Dimana pembangunan gedung yang didirikan tersebut akan berpotensi berdampak kepada kepadatan arus lalu lintas sedangkan izin mendirikan bangunan telah dimiliki Oleh karena itu peran dinas perhubungan kabupaten jember sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas digunakan sebagai syarat wajib untuk penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin-izin lainnya sesuai undang-undang. Dengan demikian kelancaran pada lalu lintas dapat dipertahankan ditengah pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat. Seperti keadaan di Kabupaten Jember yang akhir-akhir ini mulai sedikit menimbulkan kemacetan pada lalu lintas yang diakibatkan tarikan lalu lintas dari jalan disebabkan adanya bangunan gedung sebagai pusat kegiatan ataupun usaha yang didirikan tanpa memperhatikan prosedur hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana penegakan hukum administrasi Negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jember ? (2) Apa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam proses penegakan hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas ? (3) Apa upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis yang merupakan teknik analisa data dengan cara memaparkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari sumber data yang lain seperti buku; dokumen; dan lain-lain secara sistematis kemudian dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan.. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dan diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pengembang atau pemilik suatu bangunan sebagai pusat kegiatan, sebagai pemukiman, dan infrastruktur belum maksimal. Hal itu disebabkan karena banyaknya faktor yang menjadi kendala penegakan hukum administrasi, faktor-faktor tersebut yakni tidak adanya peraturan daerah yang mengatur terkait analisis dampak lalu lintas, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat, faktor dari kebudayaan dan faktor penegak hukum itu sendiri. Sedangkan Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas sudah cukup optimal yakni dengan mengatasi beberapa kendala yang dihadapi, seperti menyusun rancangan peraturan daerah Kabupaten Jember tentang lalu lintas terkait analisis dampak lalu lintas. Memperbanyak jumlah program penyuluhanan sosialisasi dan juga dilakukan melalui media online seperti website resmi Kabupaten Jember, media cetak berupa koran dan media elektronik berupa siaran radio. Mengagendakan pembuatan pelayanan umum satu atap di Kabupaten Jember untuk mempermudah para pengembang dalam mengurus analisis dampak lalu lintas dan izin-izin yang terkait dengan proses pembangunan.