Hak Kewarisan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih Syafi’i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
| ctrlnum |
112919 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/112919/</relation><title>Hak Kewarisan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih Syafi’i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010</title><creator>Fathullah, Zaki</creator><subject>346.05 Inheritance, succession, fiduciary trusts, trustees</subject><description>Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentu akan berakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan dan status hak keperdataan anak luar kawin menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (persona in judicio). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hak kewarisan anak di luar perkawinan dalam perspektif fiqih Syafi’i dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hak kewarisan anak di luar perkawinan dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum, dapat dinamakan penelitian yuridis normatif. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari hasil rangkaian penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perspektif fiqih Syafi’i anak luar kawin tidak mewarisi harta ayah biologisnya dan begitu juga sebaliknya. Suatu hubungan nasab bagi seorang anak dengan ayahnya harus dilandasi dengan adanya sebab yaitu perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Sebab perkawinan yang sah tersebut menjadi salah satu syarat terhadap pemenuhan hubungan nasab dan kemudian akan berujung pada pemenuhan hak kewarisan. Sedangkan dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Asalkan, memang benar terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sehingga, jika benar terbukti anak luar kawin dan ayah biologis memiliki hubungan nasab maka anak luar kawin memiliki hak kewarisan terhadap ayah biologisnya dan begitu juga sebaliknya. Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini yaitu saran untuk masyarakat agar lebih memperhatikan hak perdata anak luar kawin atau anak zina, sebab setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin secara hukum memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah pada umumnya dan diharapkan masyarakat agar tidak memberikan kesan negatif terhadap anak luar kawin atau anak zina karena anak luar kawin pada hakikatnya adalah sama dengan anak lainnya yang terlahir dalam keadaan suci.</description><date>2017-01-05</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/1/6._KATA_PENGANTAR.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/2/5._MOTTO.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/3/1._COVER.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/3/2._PERNYATAAN_KEASLIAN_SKRIPSI.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/4/3._HALAMAN_PERSETUJUAN_.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/5/4._HALAMAN_PENGESAHAN_.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/6/7._PEDOMAN_TRANSLITERASI.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/7/8._DAFTAR_ISI.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/8/9._DAFTAR_LAMPIRAN.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/9/11._ABSTRAK_INGGRIS.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/10/10._ABSTRAK_INDO.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/11/12._ABSTRAK_ARAB.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/12/BAB_I.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/13/BAB_II.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/14/BAB_III.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/15/BAB_IV.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112919/15/BAB_V.pdf</identifier><identifier> Fathullah, Zaki (2017) Hak Kewarisan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih Syafi’i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FH/2017/18/051702652</relation><recordID>112919</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Fathullah, Zaki |
| title |
Hak Kewarisan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih Syafi’i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 |
| publishDate |
2017 |
| topic |
346.05 Inheritance succession fiduciary trusts trustees |
| url |
http://repository.ub.ac.id/112919/1/6._KATA_PENGANTAR.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/2/5._MOTTO.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/3/1._COVER.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/3/2._PERNYATAAN_KEASLIAN_SKRIPSI.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/4/3._HALAMAN_PERSETUJUAN_.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/5/4._HALAMAN_PENGESAHAN_.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/6/7._PEDOMAN_TRANSLITERASI.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/7/8._DAFTAR_ISI.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/8/9._DAFTAR_LAMPIRAN.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/9/11._ABSTRAK_INGGRIS.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/10/10._ABSTRAK_INDO.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/11/12._ABSTRAK_ARAB.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/12/BAB_I.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/13/BAB_II.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/14/BAB_III.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/15/BAB_IV.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/15/BAB_V.pdf http://repository.ub.ac.id/112919/ |
| contents |
Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentu akan berakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan dan status hak keperdataan anak luar kawin menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (persona in judicio). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hak kewarisan anak di luar perkawinan dalam perspektif fiqih Syafi’i dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hak kewarisan anak di luar perkawinan dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum, dapat dinamakan penelitian yuridis normatif. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari hasil rangkaian penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perspektif fiqih Syafi’i anak luar kawin tidak mewarisi harta ayah biologisnya dan begitu juga sebaliknya. Suatu hubungan nasab bagi seorang anak dengan ayahnya harus dilandasi dengan adanya sebab yaitu perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Sebab perkawinan yang sah tersebut menjadi salah satu syarat terhadap pemenuhan hubungan nasab dan kemudian akan berujung pada pemenuhan hak kewarisan. Sedangkan dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Asalkan, memang benar terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sehingga, jika benar terbukti anak luar kawin dan ayah biologis memiliki hubungan nasab maka anak luar kawin memiliki hak kewarisan terhadap ayah biologisnya dan begitu juga sebaliknya. Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini yaitu saran untuk masyarakat agar lebih memperhatikan hak perdata anak luar kawin atau anak zina, sebab setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin secara hukum memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah pada umumnya dan diharapkan masyarakat agar tidak memberikan kesan negatif terhadap anak luar kawin atau anak zina karena anak luar kawin pada hakikatnya adalah sama dengan anak lainnya yang terlahir dalam keadaan suci. |
| id |
IOS4666.112919 |
| institution |
Universitas Brawijaya |
| affiliation |
mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id |
| institution_id |
30 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Brawijaya |
| library_id |
480 |
| collection |
Repository Universitas Brawijaya |
| repository_id |
4666 |
| subject_area |
Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia* |
| city |
MALANG |
| province |
JAWA TIMUR |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS4666 |
| first_indexed |
2021-10-19T08:32:46Z |
| last_indexed |
2021-10-28T07:03:06Z |
| recordtype |
dc |
| merged_child_boolean |
1 |
| _version_ |
1763305017065865216 |
| score |
17.13294 |