Lihat Juga

• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 21 AYAT 1 JUNCTO PASAL 26 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA MENGENAI HAK MILIK ATAS TANAH DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi di Kementerian Agraria dan Tata Rua
  oleh: Mahayoga, I Gusti Kade Prabawa; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• Akibat hukum perkawinan campuran terhadap kepemilikan hak atas tanah menurut pasal 21 ayat (3) undang undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan pasal 59 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 69/puu-xiii/2015)
  oleh: Koswara, .
  Terbitan: (2017)
• Peralihan Hak Milik atas Tanah di Desa Babakan Kabupaten Pangandaran Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  oleh: Sahara, Eva Bella, et al.
  Terbitan: (2018)
• PP Nomor 34 Tahun 1992 Tentang PENUNDAAN BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
  Terbitan: (2019)
• Penerapan Fungsi Sosial Menurut Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Th 1960 Terhadap Hak Milik Atas Tanah (Tinjauan Yuridis Di Kotamadya Balikappan)
  oleh: Febsilita, Hera
  Terbitan: (1995)