Lihat Juga

• Analisis penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah nomor 15 tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila kota Bandar Lampung [skripsi]
  oleh: Pratama, Andri
  Terbitan: (2010)
• Pandangan hukum Islam tentang lokalisasi pelacuran: analisis terhadap Perda Kota Bengkulu Nomor 24 Tahun 2000
  oleh: Marsaid, H.
• PENEGAKAN HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL ( Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang )
  oleh: Wiryanto, Endroe; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2015)
• Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media internet berdasarkan undang undang tentang informasi dan transaksi elektronik [skripsi]
  oleh: Uyun,Jum\\\'atul
  Terbitan: (2011)
• Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelacuran (kajian perbandingan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran dan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul)
  oleh: Abdul Aziz