Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Cabul Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran Dan Perbuatan Cabul ( Studi Di Satua

Main Author: Wiryanto, Endroe
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2015
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/112890/
Daftar Isi:
  • Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Cabul Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka rumusan masalah yang digunakan adalah: 1). Mengetahui penegakan sanksi Hukum Pidana oleh aparat Satpol PP Kota Malang terhadap pelacuran dan perbuatan cabul di kota Malang; 2). Mengetahui kendala dalam penegakan sanksi Hukum Pidana oleh aparat Satpol PP Kota Malang terhadap larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul di kota Malang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini memilih lokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara, dan data sekunder dikumpulkan dengan dokumentasi. Sampel penelitian berjumlah 10 orang, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa ; 1). Penegakan sanksi Hukum Pidana oleh aparat Satpol PP Kota Malang terhadap pelacuran dan perbuatan cabul di kota Malang adalah dengan memberikan sanksi denda dan sanksi pidana ringan kepada pelaku, serta pembinaan sosial. 2). Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana oleh aparat Satpol PP Kota Malang terhadap pelacuran dan perbuatan cabul di kota Malang adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal; yaitu terbatasnya kemampuan sumber daya Satpol PP dan kendala eksternal adalah modus yang beragam, masalah ekonomi, sulitnya melakukan pengawasan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih.