Dokumen Identitas Pelaut Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Abk (Anak Buah Kapal) Indonesia Di Kapal Perikanan Berbendera Asing
| Main Author: | Hermawan, Andri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/112712/1/115010107111199_Skripsi__AndriHermawan.pdf http://repository.ub.ac.id/112712/ |
Daftar Isi:
- Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia selama ini diatur di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Wujud perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri dalam bentuk identitas diri adalah Kartu Tanda Kerja Luar Negeri. Tenaga Kerja Indonesia wajib memiliki KTKLN, walaupun beberapa kasus seperti perbudakan, perdagangan manusia padahal TKI sudah memiliki KTKLN, tapi tidak dapat merasakan manfaatnya karena KTKLN tidak diakui di luar negeri dimana TKI tersebut bekerja. Khusus bagi TKI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO No.185 Tahun 2005 Tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 didalam Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 dalam hal ini TKI ABK mempunyai identitas Perlindungan khusus yaitu Dokumen Identitas Pelaut. Selain diakui oleh dunia internasional, dokumen identitas pelaut memberikan cuti, transfer kapal, dan transit bagi TKI ABK yang bekerja di kapal perikanan berbendera asing. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal di kapal berbendera asing yang selama ini di berlakukan ? (2) Apakah Dokumen Identitas Pelaut dapat dijadikan sebagai altenatif perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal perikanan berbendera asing ? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Lalu Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis berupa interpretasi sistematis dengan melihat hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain saling berkaitan Pada bab pembahasan penulis membahas bentuk perlindungan hukum bagi TKI sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing, nyatanya bentuk perlindungan hukum bagi TKI sebagai ABK di kapal berbendera asing masih lemah dalam sisi perlindungan hukum. Peraturan Nasional yang selama ini diberlakukan karena peraturan yang saat ini berlaku masih secara umum memberikan perlindungan bagi TKI, tapi tidak secara khusus bagi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing. Maka melalui skripsi ini penulis mengusulkan agar dokumen indentitas pelaut sebagai wujud perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing karena Dokumen karena diakui oleh dunia Internasioanl