Lihat Juga

• KEWENANGAN PENGAWASAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DAN DJSN (DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL) TERHADAP BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KETENAGAKERJAAN
  oleh: Rahmawati, Intan Ayu Yulia; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• Urgensi Pengaturan Mengenai Kewenangan Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Inovasi Keuangan Digital Melalui Delegasi Kepada Pengelola Statuter
  oleh: Marhamah, -, et al.
  Terbitan: (2022)
• RUMAH SAKIT TANPA KELAS DAN ASAS KEADILAN SOSIAL (Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama)
  oleh: UTOMO, RIYO KRISTIAN
  Terbitan: (2016)
• Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)
  oleh: Maulida, Rizka
  Terbitan: (2015)
• PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DAN DINAS KETENGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PT INTERYASA SEDAYA KOTA PEKANBARU)
  oleh: Teguh Pambudi, -
  Terbitan: (2019)