Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penambang Pasir Tanpa Izin (Illegal) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kediri (Study Di Polres Kota Kediri)
| Main Author: | Wahyuni, Elly |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/112559/ |
Daftar Isi:
- Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penambang Pasir Tanpa Izin (Illegal). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh masih terdapat banyak mengenai kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan pasir illegal ini terus meningkat khususnya di wilayah Kota Kediri walaupun sudah ada sanksi terkait penambangan pasir illegal tersebut Pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya penambangan pasir illegal di Kota Kediri salah satunya dengan cara pemberian sanksi yaitu berupa pidana penjara bagi pemilik usaha pertambangan pasir illegal di Kota Kediri dan penyitaan alat-alat yang digunakan untuk menjalankan kegiatannya. Tetapi cara tersebut dirasa masih belum efektif untuk menertibkan para penambang pasir ilegal ini. Kenyataannya masih banyak ditemukan penambangan pasir illegal. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) bagaimanakah Proses penyidikan terkait dengan tindak pidana penambangan pasir illegal di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Kediri ? (2) Bagaimanakah dakwaan yang digunakan polisi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus penambangan pasir illegal di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Kediri? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu suatu data yang dapat di peroleh dari hasil wawancara yang telah disusun secara sistematis untuk selanjutnya yang akan dianalisa secara kualitatif. Dengan begitu dapat diperoleh jawaban atau kejelasan atas permasalahan yang akan dibahas. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Proses penyidikan polisi, tindakan yang dilaksanakan banyak hal yang mengabaikan prosedur penyidikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga hasil penyidikan yang dilakukan rawan mengalami pembatalan demi hukum karena dalam proses penyidikan tidak sesuai dengan prosedur. Dakwaan yang dikenakan kepada tersangka hanya pada pelanggaran Pasal 158, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan mineral dikhawatirkan tidak tercapai secara maksimal.