Lihat Juga

• PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PERSERO PADA ANAK PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM KEUANGAN NEGARA
  oleh: Maulana, Firmansyah; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Perusahaan Holding Company Badan Usaha Milik Negara Apabila Mengalami Kerugian Dalam Rangka Pemenuhan Asas Kepastian Hukum (Analisis Yuridis Berdasarkan Pasal 2a Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas)
  oleh: Karunia, Dinar, et al.
  Terbitan: (2020)
• Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyertaan Modal Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77
  oleh: Pamungkas, AbdulRachmanPutra
  Terbitan: (2015)
• Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  oleh: Kharismayanti, Risma, et al.
  Terbitan: (2020)
• UNSUR KESALAHAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) SEBAGAI SYARAT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
  oleh: Hendarto, Toni