Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara Dalam Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Pasurua
| Main Author: | Agusta, AnugrahPurwariza |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/112526/ |
Daftar Isi:
- Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang memuat asasasas umum penyelenggaraan negara pada program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang di hadapi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam penerapan asas tersebut dan solusi-solusi apa yang ditawarkan. Skripsi ini termasuk dalam penulisan hukum yuridis empiris. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Jalan Ir. H. Juanda No. 66 Pasuruan, Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi data yang diperoleh langsung dan sampel pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Sumber data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari lokasi penelitian, dan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil penelusuran di internet. Teknik memperoleh data digunakan teknik observasi dan wawancara yang tidak terstruktur (open interview). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menerapkan 3 (tiga) asas umum penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan terselenggaranya BOK. Asas pertama, asas keterbukaan dilaksanakan dengan memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan program BOK di Kota Pasuruan kecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas kepada masyarakat ataupun semua pihak yang ingin mengetahui informasi dengan cara sederhana, cepat dan tepat waktu. Asas kedua, asas proporsionalitas dilakukan dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dan Puskesmas sebagai unit penyelenggara teknis. Asas Ketiga, asas akuntabilitas dengan adanya laporan kegiatan dan pemanfaatan anggaran BOK untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Terdapat faktor penghambatan dalam penerapan asas-asas tersebut diantaranya terkait kebijakan dan sumber daya manusia. Solusi yang ditawarkan dalam menghadapi hambatan yang di alami Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan program BOK adalah terkait harmonisasi kebijakan, pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia.