Pengembangan Ekowisata Daerah (Studi Pengembangan Ekowisata Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah Pada Dinas Pariwisata
| Main Author: | Saputri, CynthiaCindyAyu |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/112460/1/BAB_II.pdf http://repository.ub.ac.id/112460/2/BAB_I.pdf http://repository.ub.ac.id/112460/3/BAB_V.pdf http://repository.ub.ac.id/112460/4/COVER.pdf http://repository.ub.ac.id/112460/5/BAB_III.pdf http://repository.ub.ac.id/112460/6/BAB_IV.pdf http://repository.ub.ac.id/112460/7/DAFTAR_PUSTAKA.pdf http://repository.ub.ac.id/112460/8/DAFTAR_ISI.pdf http://repository.ub.ac.id/112460/ |
Daftar Isi:
- Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta mengetahui dan mendeskrispikan akibat dari pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el tersebut bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Pemerintah Kota Batu dan bagi masyarakat Kota Batu. Skripsi ini termasuk dalam penulisan hukum yuridis empiris. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Jalan Sultan Agung nomor 3A Batu, Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi data yang diperoleh langsung dan sampel pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Sumber data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari lokasi penelitian, dan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil penelusuran di internet. Teknik memperoleh data digunakan teknik observasi dan wawancara yang tidak terstruktur (open interview). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk pelimpahan wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berasal dari peraturan perundang-undangan yang di dapat melalui cara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh suatu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasian ini adalah Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pendelegasian wewenang tersebut menimbulkan akibat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagai penerima delegasi, bagi Pemerintah Kota Batu sebagai pemerintah daerah yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah, serta bagi masyarakat Kota Batu yang dimudahkan dalam kepengurusan Kartu Tanda Penduduk dengan adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.