Peran Serta Masyarakat Dalam Implementasi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)
| Main Author: | Ratnasari, Mayang |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/112100/1/BAB_I.pdf http://repository.ub.ac.id/112100/2/BAB_IV.pdf http://repository.ub.ac.id/112100/3/BAB_III.pdf http://repository.ub.ac.id/112100/3/BAB_V.pdf http://repository.ub.ac.id/112100/3/DAFTAR_PUSTAKA-LAMPIRAN.pdf http://repository.ub.ac.id/112100/4/BAB_II.pdf http://repository.ub.ac.id/112100/5/HALAMAN_PERSETUJUAN-Sumary.pdf http://repository.ub.ac.id/112100/ |
Daftar Isi:
- Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kehidupan bermasyarakat merupakan tempat bagi anak-anak, dimana mereka bersosialisasi serta membentuk kepribadian, moral, dan karakter selain di keluarga. Dalam ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak yang mengakibatkan tindak pidana persetubuhan pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2003, serta menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak oleh masyarakat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi pasal 15 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi di masyarakat di Kediri? (2)Bagaimana peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana persetubuhan pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh anak akibat dari pornografi? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengambilan data primer maupun sekunder, sumber hukum primer maupun sekunder akan dianalis menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif analisis Hasil penelitian dengan metode di atas yakni, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hukum diciptakan dengan tujuan tertentu, begitu pula dengan undang-undang diciptakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan baik apabila memenuhi 3 unsur yang saling berkaitan yakni subtansi, struktur, dan budaya. Implementasi pasal 15 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi di masyarakat di Kediri belum terlaksana dengan baik. Sedangkan peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana persetubuhan pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh anak akibat dari pornografi yakni dapat dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan dan represif sebagai tindak lanjut untuk menanggulangi apabila perkara sudah terjadi. Jadi Anak merupakan generasi penerus bangsa. Ditangan anak masa depan bangsa ini digantungkan. Masalah persetubuhan oleh anak perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait seperti orang tua, guru, pemerintah, serta masyarakat sekitar.