Implementasi Pasal 29 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Dengan Program Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Yang Be
| Main Author: | Baskara, Brian |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/112003/1/Skripsi_New.pdf http://repository.ub.ac.id/112003/ |
Daftar Isi:
- Penulis akan membahas tentang proses pelaksanaan program pensertifikatan tanah aset daerah milik pemerintah Kabupaten Jombang yang belum atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Program ini terkait dengan pelaksanaan penerapan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah No.12 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah di atas mengatur tentang pendaftaran tanah aset daerah yang belum atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Pendaftaran hak atas tanah sangat penting dilakukan karena menjadi kejelasan status hukum. Bagi pemerintah daerah pendaftaran tanah ini bertujuan untuk pengamanan dan menginventarisasi aset daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosioligis. Digunakannya metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penggelolaan Barang Milik Daerah terkait dengan program pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Tujuan diadakan penelitian ini adalah karena penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan program pensertifikatan tanah aset daerah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum dalam kenyataannya.