Tampilan Petugas: Efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Mengenai Kewajiban Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Sebagai Upaya Pengawasan

Efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Mengenai Kewajiban Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Sebagai Upaya Pengawasan

Main Author:	Reka, OviAuliaChristia
Format:	Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa:	eng
Terbitan:	, 2012
Subjects:	340 Law
Online Access:	http://repository.ub.ac.id/111401/1/PP_No.06_Th.pdf http://repository.ub.ac.id/111401/1/skripsi.pdf http://repository.ub.ac.id/111401/

ctrlnum	111401
fullrecord	<?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/111401/</relation><title>Efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Mengenai Kewajiban Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Sebagai Upaya Pengawasan</title><creator>Reka, OviAuliaChristia</creator><subject>340 Law</subject><description>Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang penjualan secara lelang barang milik negara oleh Kementerian/ Badan/ Lembaga yang ada di Kota Malang yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang berdasarkan PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Hal ini dilatarbelakangi karena Kementerian/ Badan/ Lembaga dalam mengelola barang milik negara perlu mendapatkan pengkajian atau masukan lebih mendalam mengenai penghapusan barang milik negara khususnya dengan pemindahtanganan yaitu penjualan secara lelang barang milik negara. Namun dalam praktek ketentuan tersebut belum sepenuhnya dimengerti dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Badan/ Lembaga. Selain itu, dalam melaksanakan penjualan secara lelang, KPKNL Kota Malang menemui beberapa kendala yang dihadapi dan perlu diatasi. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana efektifitas pasal 51 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Mengenai Kewajiban Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Sebagai Upaya Pengawasan Terhadap Aset/ Kekayaan Negara? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang dalam melaksanakan lelang barang milik negara yang ada di Kota Malang dan bagaimana solusi pemecahan atas hambatan tersebut? Dan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui dan menganalisis efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah mengenai kewajiban penjualan secara lelang terhadap barang milik negara sebagai salah satu upaya pengawasan terhadap aset atau kekayaan negara yang ada di Kota Malang. (2). Mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dalam melaksanakan lelang barang milik negara yang ada di Kota Malang serta untuk mengetahui solusi atas hambatan yang dihadapi tersebut. Manfaat Penelitian ini adalah untuk: (1) Manfaat Teoritis: Penulis bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan tentang pentingnya efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah mengenai kewajiban penjualan secara lelang terhadap barang milik negara sebagai salah satu upaya pengawasan terhadap aset atau kekayaan negara yang ada di Kota Malang. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi peminat kajian hukum keuangan negara pada saat ini ataupun di masa akan datang. Materi tersebut telah menjadi permasalahan negara yang kompleks terutama dalam hal menyangkut kepastian hukum dan pengelolaan keuangan negara yang transparan, profesional, dan 12 akuntabel.(2) Manfaat Praktis: (a) Bagi mahasiswa: Sebagai penambah referensi dan literatur yang terkait tentang penghapusan barang milik negara dengan cara penjualan secara lelang untuk menjaga aset/ kekayaan negara.(b) Bagi pemerintah: Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan pembuatan dan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan penguatan pengelolaan keuangan negara yang transparan, profesional, dan akuntabel. (c) Bagi masyarakat: Sebagai penambah wawasan tentang efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah mengenai kewajiban penjualan secara lelang terhadap barang milik negara sebagai salah satu upaya pengawasan terhadap aset atau kekayaan negara yang ada di Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah mengenai kewajiban penjualan secara lelang terhadap barang milik negara sebagai upaya pengawasan terhadap aset/ kekayaan negara yang dikaitkan dengan realita atau kenyataan yang ada di Kota Malang, Lokasi penelitian di Kota Malang, Populasi dan Sampel yaitu: Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Kepala Seksi Lelang pada KPKNL Malang, Teknik Analisa Data menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah efektifitas ketentuan penjualan secara lelang barang milik negara yang ada pada Kementerian/ Badan/ Lembaga yang ada di Kota Malang BERDASARKAN PP NO.6 TAHUN 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang diawali dengan proses penghapusan barang milik negara kemudian ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan yaitu melalui penjualan secara lelang setelah disetujui oleh Pengelola Barang/ Kuasa Pengelola Barang. Adapun kendala yang dihadapi adalah kendala dari luar (ekstern), yaitu mengenai barang yang dilelang, pihak yang melaksanakan lelang, dan prosedur pelaksanaan lelang. Kesimpulannya adalah untuk lebih mengenalkan ketentuan tentang penjualan secara lelang barang milik negara sesuai dengan prosedur yang berlaku serta untuk mendapatkan pegawai KPKNL yang profesional, berkualitas, serta mewujudkan objektivitas dalam pelaksanaan penjualan secara lelang barang milik negara. Adapun saran dari penulis adalah sebaiknya KPKNL Kota Malang segera melakukan sosialisasi terkait ketentuan tentang penjualan secara lelang barang milik negara, menertibkan barang milik negara dengan cara menginventarisir kembali, serta melakukan pengawasan dan pengecekan barang milik negara secara rutin.</description><date>2012-03-14</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/111401/1/PP_No.06_Th.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/111401/1/skripsi.pdf</identifier><identifier> Reka, OviAuliaChristia (2012) Efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Mengenai Kewajiban Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Sebagai Upaya Pengawasan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FH/2012/49/051201196</relation><recordID>111401</recordID></dc>
language	eng
format	Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book
author	Reka, OviAuliaChristia
title	Efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Mengenai Kewajiban Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Sebagai Upaya Pengawasan
publishDate	2012
topic	340 Law
url	http://repository.ub.ac.id/111401/1/PP_No.06_Th.pdf http://repository.ub.ac.id/111401/1/skripsi.pdf http://repository.ub.ac.id/111401/
contents	Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang penjualan secara lelang barang milik negara oleh Kementerian/ Badan/ Lembaga yang ada di Kota Malang yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang berdasarkan PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Hal ini dilatarbelakangi karena Kementerian/ Badan/ Lembaga dalam mengelola barang milik negara perlu mendapatkan pengkajian atau masukan lebih mendalam mengenai penghapusan barang milik negara khususnya dengan pemindahtanganan yaitu penjualan secara lelang barang milik negara. Namun dalam praktek ketentuan tersebut belum sepenuhnya dimengerti dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Badan/ Lembaga. Selain itu, dalam melaksanakan penjualan secara lelang, KPKNL Kota Malang menemui beberapa kendala yang dihadapi dan perlu diatasi. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana efektifitas pasal 51 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Mengenai Kewajiban Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Sebagai Upaya Pengawasan Terhadap Aset/ Kekayaan Negara? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang dalam melaksanakan lelang barang milik negara yang ada di Kota Malang dan bagaimana solusi pemecahan atas hambatan tersebut? Dan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui dan menganalisis efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah mengenai kewajiban penjualan secara lelang terhadap barang milik negara sebagai salah satu upaya pengawasan terhadap aset atau kekayaan negara yang ada di Kota Malang. (2). Mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dalam melaksanakan lelang barang milik negara yang ada di Kota Malang serta untuk mengetahui solusi atas hambatan yang dihadapi tersebut. Manfaat Penelitian ini adalah untuk: (1) Manfaat Teoritis: Penulis bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan tentang pentingnya efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah mengenai kewajiban penjualan secara lelang terhadap barang milik negara sebagai salah satu upaya pengawasan terhadap aset atau kekayaan negara yang ada di Kota Malang. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi peminat kajian hukum keuangan negara pada saat ini ataupun di masa akan datang. Materi tersebut telah menjadi permasalahan negara yang kompleks terutama dalam hal menyangkut kepastian hukum dan pengelolaan keuangan negara yang transparan, profesional, dan 12 akuntabel.(2) Manfaat Praktis: (a) Bagi mahasiswa: Sebagai penambah referensi dan literatur yang terkait tentang penghapusan barang milik negara dengan cara penjualan secara lelang untuk menjaga aset/ kekayaan negara.(b) Bagi pemerintah: Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan pembuatan dan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan penguatan pengelolaan keuangan negara yang transparan, profesional, dan akuntabel. (c) Bagi masyarakat: Sebagai penambah wawasan tentang efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah mengenai kewajiban penjualan secara lelang terhadap barang milik negara sebagai salah satu upaya pengawasan terhadap aset atau kekayaan negara yang ada di Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah mengenai kewajiban penjualan secara lelang terhadap barang milik negara sebagai upaya pengawasan terhadap aset/ kekayaan negara yang dikaitkan dengan realita atau kenyataan yang ada di Kota Malang, Lokasi penelitian di Kota Malang, Populasi dan Sampel yaitu: Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Kepala Seksi Lelang pada KPKNL Malang, Teknik Analisa Data menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah efektifitas ketentuan penjualan secara lelang barang milik negara yang ada pada Kementerian/ Badan/ Lembaga yang ada di Kota Malang BERDASARKAN PP NO.6 TAHUN 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang diawali dengan proses penghapusan barang milik negara kemudian ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan yaitu melalui penjualan secara lelang setelah disetujui oleh Pengelola Barang/ Kuasa Pengelola Barang. Adapun kendala yang dihadapi adalah kendala dari luar (ekstern), yaitu mengenai barang yang dilelang, pihak yang melaksanakan lelang, dan prosedur pelaksanaan lelang. Kesimpulannya adalah untuk lebih mengenalkan ketentuan tentang penjualan secara lelang barang milik negara sesuai dengan prosedur yang berlaku serta untuk mendapatkan pegawai KPKNL yang profesional, berkualitas, serta mewujudkan objektivitas dalam pelaksanaan penjualan secara lelang barang milik negara. Adapun saran dari penulis adalah sebaiknya KPKNL Kota Malang segera melakukan sosialisasi terkait ketentuan tentang penjualan secara lelang barang milik negara, menertibkan barang milik negara dengan cara menginventarisir kembali, serta melakukan pengawasan dan pengecekan barang milik negara secara rutin.
id	IOS4666.111401
institution	Universitas Brawijaya
affiliation	mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id
institution_id	30
institution_type	library:university library
library	Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id	480
collection	Repository Universitas Brawijaya
repository_id	4666
subject_area	Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city	MALANG
province	JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str	1
repoId	IOS4666
first_indexed	2021-10-19T08:31:27Z
last_indexed	2021-10-28T07:01:38Z
recordtype	dc
_version_	1751455143897858048
score	17.538404

Efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Mengenai Kewajiban Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Sebagai Upaya Pengawasan

Lihat Juga