Implementasi Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor. 18 Tahun 2006 Tentang Penyelengaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Perlindungan Hukum Dan Pembinaan A
| Main Author: | Raka, MochamadCendyHardha |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/111348/1/Abstraksi.pdf http://repository.ub.ac.id/111348/2/daftar_isi.pdf http://repository.ub.ac.id/111348/3/Cover.pdf http://repository.ub.ac.id/111348/4/daftar_tabel.pdf http://repository.ub.ac.id/111348/5/Kata_Pengantar.pdf http://repository.ub.ac.id/111348/6/KURNIAWAN_SENO_W._0810113223__SKRIPSI_.pdf http://repository.ub.ac.id/111348/7/pengesahan.pdf http://repository.ub.ac.id/111348/ |
Daftar Isi:
- Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang upaya PPPA Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomer 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terhadap perlindungan hukum dan pembinaan anak jalanan. Permasalahannya adalah banyaknya tindak kekerasan yang di alami oleh perempuan dan anak di kawasan Kabupaten Sidoarjo. Tindak kekerasan ini dikhawatirkan akan semakin meningkat di dalam kawasan Kabupaten Sidoarjo apabila tidak adanya lembaga khusus yang menanganinya. Permasalahan yang dikajidalampenelitianinimeliputi ; BagaimanakahImplementasiPasal 8 Ayat 3 Peraturan Daerah KabupatenSidoarjonomer 18 Tahun 2006 tentangPenyelenggaraanPerlindunganPerempuandanAnakKorbanKekerasanterhadapperlindunganhukumdanpembinaananakjalananoleh PPPA KabupatenSidoarjo, sertakendala yang di hadapioleh PPPA KabupatenSidoarjodalammelaksanakantugasdanfungsinyabesertasolusidalammengatasikendalatersebut.Dalammengetahuipermasalahan yang dihadapi, makapendekatan yang digunakanadalahmenggunakanmetodependekatanyuridissosiologis, yang bersifatdeskriptifyaitusuatupenelitian yang berusahauntukmengidentifikasihukumdanmengkajiPasal 8 Ayat 3 Peraturan Daerah KabupatenSidoarjonomer 18 Tahun 2006 tentangPenyelenggaraanPerlindunganPerempuandanAnakKorbanKekerasanterhadapperlindunganhukumdanpembinaananakjalananoleh PPPA KabupatenSidoarjoyang terdapat di masyarakat.Aspeksosiologisberorientasipadastudilapangsecarakualitatif yang dipergunakanuntukmenjelaskanpermasalahan yang tidakmungkindiujidenganmetode data statistic. Berdasarkanhasilpenelitian, penulismemperolehjawabanataspermasalahan yang adabahwa PPPA KabupatenSidoarjodalammenjalankanperandanfungsinyatelahberdasarkanpadaperaturandaerah yang ada.Namundalammenjalankannya PPPA banyakmenemuikendalaKendala yang dihadapioleh PPPA antaralain ;banyaknyaanakbinaan PPPA yang melarikandiri, sebagailembaga non-pemerintah PPPA mengalamimasalahdandalampengoperasiannya, relawan yang seadanyasertapola piker perempuandananakbinaan yang belumterbiasaberadadidalampantibinaandandalammenerimapembekalandiri. Untukmenyikapihambatan-hambatantersebut ,makaperlukiranyameningkaatkankerjasamadenganlembaga-lembagaterkaitdanmeningkatkanhubungankerjasamadenganberbagaipihakdalammembantupenganggaransertapembinaannyasepertidenganmeningkatkanhubungankerjasamadenganpemkabSidoarjo.Agarperlindungandanpembinaanperempuandananakkorbankekerasaninidapatterusterlaksana.selainituuntukmenekankejadiankekerasanini. Adapun saran daripenulisadalahPemerintahKabupatenSidoarjomelalui PPPA(PusatPerlindunganPerempuan Dan Anak)yang bekerjasamadenganRumahSinggahdanLembagaSwadayaMasyarakat, harussemakinmemperkuataksesanakdanperempuankorbankekerasanterhadapsumber – sumberkesempatan yang merekamilikiuntukmenyelesaikanmasalahdanmemperkuataksesmerekaterhadapkesempatansumber – sumberpelayanan yang ada di masyarakatadanyapelayanansecaraterpadu, yaitu, pengembanganperaturanperundang – undangan yang memadaisertapenegakkannyasecaraadil, danperbaikankualitaspendidikandanketrampilanberorientasikerja.