Cover Image

Urgensi Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait dengan Tindak Pidana K

Main Author: Astarina, DiyahWatoeti
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2012
Subjects:
340 Law
Online Access: http://repository.ub.ac.id/111036/1/051104795.pdf
http://repository.ub.ac.id/111036/
ctrlnum 111036
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/111036/</relation><title>Urgensi Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait dengan Tindak Pidana K</title><creator>Astarina, DiyahWatoeti</creator><subject>340 Law</subject><description>Terjadinya tindak pidana kepabeanan sebagai salah satu dampak dari kegiatan ekspor dan impor yang semakin berkembang dapat menimbulkan kerugian bagi negara secara finansial, maupun gangguan perdagangan dan industri atau investasi dalam negeri. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan masih tumpang tindih. Menurut Pasal 112 UU RI No. 10 Tahun 1995 yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan adalah PPNS tertentu di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. KUHAP mengatur pula mengenai kedudukan penyidik POLRI sebagai koordinator dan pengawas dalam pelaksanaan tugas PPNS. POLRI dan PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan keduanya mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan kewenangan tersebut sehingga diperlukan koordinasi antara PPNS dan Penyidik POLRI agar tidak melampui kewenangan dari masing-masing institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. &#xD; Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara PPNS Ditjen Bea dan Cukai dan Penyidik POLRI dan urgensi pelaksanaan koordinasi penyidikan antara PPNS Ditjen Bea dan Cukai dan Penyidik POLRI dalam menangani tindak pidana kepabeanan, maka dilakukan penelitian empiris dengan metode pendekatan bersifat yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di KPPBC TMP Tanjung Perak dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. &#xD; Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa tidak terdapat koordinasi antara PPNS KPPBC TMP Tanjung Perak dengan Penyidik Polres Pelabuhan dalam pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan. PPNS KPPBC TMP Tanjung Perak sebagai penyidik mandiri sehingga tidak melakukan koordinasi dengan penyidik Polres Pelabuhan sebagai korwas. Urgensi pelaksanaan koordinasi penyidikan antara PPNS Ditjen Bea dan Cukai dan Penyidik POLRI adalah terdapatnya fungsi controlling , transparansi, tidak terdapat tumpang tindih kewenangan serta terdapat kesinkronanan UU Kepabeanan dengan KUHAP. &#xD; Adapun saran yang dapat diberikan adalah PPNS dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik POLRI dalam pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan kemudian Penyidik POLRI sebagai korwas dapat secara proaktif memberikan bantuan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS kemudian DPR-RI sebagai lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan segera melakukan sinkronisasi UU Kepabeanan dan KUHAP.</description><date>2012-01-17</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/111036/1/051104795.pdf</identifier><identifier> Astarina, DiyahWatoeti (2012) Urgensi Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait dengan Tindak Pidana K. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FH/2011/278/051104795</relation><recordID>111036</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Astarina, DiyahWatoeti
title Urgensi Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait dengan Tindak Pidana K
publishDate 2012
topic 340 Law
url http://repository.ub.ac.id/111036/1/051104795.pdf
http://repository.ub.ac.id/111036/
contents Terjadinya tindak pidana kepabeanan sebagai salah satu dampak dari kegiatan ekspor dan impor yang semakin berkembang dapat menimbulkan kerugian bagi negara secara finansial, maupun gangguan perdagangan dan industri atau investasi dalam negeri. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan masih tumpang tindih. Menurut Pasal 112 UU RI No. 10 Tahun 1995 yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan adalah PPNS tertentu di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. KUHAP mengatur pula mengenai kedudukan penyidik POLRI sebagai koordinator dan pengawas dalam pelaksanaan tugas PPNS. POLRI dan PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan keduanya mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan kewenangan tersebut sehingga diperlukan koordinasi antara PPNS dan Penyidik POLRI agar tidak melampui kewenangan dari masing-masing institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara PPNS Ditjen Bea dan Cukai dan Penyidik POLRI dan urgensi pelaksanaan koordinasi penyidikan antara PPNS Ditjen Bea dan Cukai dan Penyidik POLRI dalam menangani tindak pidana kepabeanan, maka dilakukan penelitian empiris dengan metode pendekatan bersifat yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di KPPBC TMP Tanjung Perak dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa tidak terdapat koordinasi antara PPNS KPPBC TMP Tanjung Perak dengan Penyidik Polres Pelabuhan dalam pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan. PPNS KPPBC TMP Tanjung Perak sebagai penyidik mandiri sehingga tidak melakukan koordinasi dengan penyidik Polres Pelabuhan sebagai korwas. Urgensi pelaksanaan koordinasi penyidikan antara PPNS Ditjen Bea dan Cukai dan Penyidik POLRI adalah terdapatnya fungsi controlling , transparansi, tidak terdapat tumpang tindih kewenangan serta terdapat kesinkronanan UU Kepabeanan dengan KUHAP. Adapun saran yang dapat diberikan adalah PPNS dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik POLRI dalam pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan kemudian Penyidik POLRI sebagai korwas dapat secara proaktif memberikan bantuan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS kemudian DPR-RI sebagai lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan segera melakukan sinkronisasi UU Kepabeanan dan KUHAP.
id IOS4666.111036
institution Universitas Brawijaya
affiliation mill.onesearch.id
fkp2tn.onesearch.id
institution_id 30
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id 480
collection Repository Universitas Brawijaya
repository_id 4666
subject_area Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city MALANG
province JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4666
first_indexed 2021-10-19T07:08:54Z
last_indexed 2021-10-28T07:01:13Z
recordtype dc
_version_ 1751455520552648704
score 17.538404

Lihat Juga