Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi studi di Perusahaan Rokok “PT. Jaya Makmur"
| Main Author: | SriWahyuniR |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/110168/1/050803467.pdf http://repository.ub.ac.id/110168/ |
Daftar Isi:
- Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi di PT. Jaya Makmur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertama , Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan terhadap pemenuhan hak-hak reproduksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 81, 82 dan 83 di PT. Jaya Makmur. Kedua , Bentuk-bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan terhadap pemenuhan hak-hak reproduksi di PT. Jaya Makmur. Ketiga, Upaya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan terhadap pemenuhan hak-hak reproduksi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian empirik dengan pendekatan Yuridis Sosiologis . Seluruh data yang ada dianalisa dengan dua teknik analisa data, yaitu Pertama, untuk data primer dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif , yaitu mengungkapkan permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak reproduksi di PT. Jaya Makmur dengan menganalisis data yang diperoleh dan ditarik kesimpulan. Kedua, untuk data sekunder dianalisis menggunakan interpretasi restriktif, yaitu membatasi ruang lingkup hak-hak reproduksi meliputi cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, cuti gugur kandungan serta izin untuk menyusui anaknya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan terhadap pemenuhan hak-hak reproduksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Jaya Makmur belum sepenuhnya dilaksanakan, dimana pihak pengusaha membuat penafsiran sendiri atas Undang-Undang sesuai kepentingan perusahaan dengan tidak memenuhi hak-hak reproduksi, dan pekerja/buruh perempuan cenderung menerima dan tidak mengajukan tuntutan atau protes untuk dipenuhinya hak-hak tersebut. Kedua , Bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak reproduksi di PT. Jaya Makmur yaitu; menyamakan cuti haid dan cuti gugur kandungan dengan izin sakit, adanyam pembedaan pemberian upah penuh bagi pekerja/buruh perempuan yang mengambil cuti berdasarkan status pekerja/buruh, serta tidak tersedianya tempat dan waktu yang sepatutnya bagi pekerja/buruh perempuan yang harus menyusui bayinya. Ketiga , upaya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan terhadap pemenuhan hakhak reproduksi yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Malang adalah tindakan preventif berupa penyuluhan kepada pengusaha dan pekerja, melakukan kontrol dengan mendatangi perusahaan. Tindakan represif yaitu penelitian dan penyelidikan pelanggaran yang terjadi, pemberian peringatan tertulis sampai penindakan sesuai hukum yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya para pekerja/buruh perempuan dan Serikat Pekerja PT. Jaya Makmur tidak pernah didatangi dan ditemui oleh pegawai pengawas Disnaker, bahkan mereka tidak mengetahui adanya pegawai pengawas tersebut.