Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Yuridis Pada Undang-Undangtindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
| Main Author: | Wijaya, Muhamad Soni |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/1101/1/MUHAMAD%20SONI%20WIJAYA.pdf http://repository.ub.ac.id/1101/ |
Daftar Isi:
- Pada tesis ini,penulis mengangkat permasalah anterkaitin konsistensi pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh ketidak konsistenan atau terjadi inkonsistensi perumusan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundangundangan di Indonesia Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Mengapa terjadi inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia?, (2) Bagaimana dampak dari inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peaturan perundang-undangan di Indonesia?, (3) Bagaimana bentuk pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan datang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan metode pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatankasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatankonsep (conseptual approach). Bahanhukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah content analysis dengan memakai interprestasi hokum gramatikal, sistimatis dan teleologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa alas an utama terjadinya inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korproasi karena undang-undang tersebut merupakan undangundang khusus dan sekaligus LexSpesialis terhadap KUHP selain itu adanya ketidak cermatan parapembentuk undang-undang membuat rumusan pertanggungjawaban korporasi. Dampak utama yang ditimbulkan akibat inkonsistensi tersebut adalah adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Dalam iusconstituendum perlu diakomodirnya penyeragaman pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hokum pidana, sehingga tidak ada perbedaan lagi. RUU KUHP telah mengakomodir korporasi sebagai subyek hukum pidana dan sekaligus mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban pidananya.