Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)
Daftar Isi:
- Dinas Pendapatan Kota Malang yang dapat ditemui di loket pembayaran pajak. Setelah Negara ini mengalami reformasi, terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia, salah satunya adalah diterapkannya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi fiskal) yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini memberikan nuansa baru terhadap kejemuan sistem sentralisasi yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pembangunan. Di karenakan adanya sebagian daerah yang merasa kurang puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuangan oleh pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah memberikan pelimpahan wewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelolah, serta meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.