Analisis Perilaku Wajib Pajak terkait dengan Rangkaian Penyampaian Surat Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus UPT Dispenda Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)

Main Author: Yularsa, NindiaAgrina
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2013
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/106818/1/051308399.pdf
http://repository.ub.ac.id/106818/
Daftar Isi:
  • Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyampaian surat tunggakan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Peringatan baik secara simultan maupun parsial terhadap perilaku wajib pajak yang dianalisis melalui jumlah pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian, menganalisis pola surat tunggakan pajak kendaraan bermotor yang paling dominan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Kantor UPT Dispenda Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota menjadi sampel dari penelitian studi kasus ini, dengan data sekunder tahun anggaran 2009 hingga tahun anggaran berjalan 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji asumsi klasik serta model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil. Berdasarkan hasil uji secara simultan, peneliti menyimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, serta Surat Peringatan secara simultan dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya. Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Peringatan berpengaruh positif signifikan, sedangkan Surat Tagihan Pajak Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap perilaku wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya. Hasil dari analisis regresi berganda yang digunakan untuk memperoleh pola pencairan tunggakan pajak kendaran bermotor menunjukkan hasil bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah merupakan surat tunggakan pajak dengan kontribusi paling dominan dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar informasi dan pertimbangan perbaikan kebijakan penerapan Official Assessment System melalui rangkaian penyampaian surat pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk lebih memaksimalkan upaya pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor di setiap Kantor UPT serta meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan.