Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan)
| Main Author: | Chaidir, Muhammad Room |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/10624/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi politik masyarakat di Indonesia, khususnya di Wilayah Kabupaten Pasuruan. Partisipasi politik masyarakat menjadi sangat penting karena keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik merupakan cara yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Dalam hal ini, partisipasi menjadi sangat penting guna mewujudkan legitimasi yang kuat. Salah satu lembaga yang berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah Komisi Pemilihan Umum, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualititatif yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, sedangkan situsnya berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan informan yang berkaitan, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, KPU Kabupaten Pasuruan memperhatikan sasaran, materi, dan metode yang digunakan. Sedangkan dalam melakukan pendidikan politik dilakukan dengan memperhatikan sasaran, metode, dan kerjasama pendidikan politik yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan bahwa KPU Kabupaten Pasuruan harus memiliki indikator keberhasilan dan tim khusus dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Selain itu, KPU Kabupaten Pasuruan dapat menambah pegawai pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas, karena sosialisasi dan pendidikan politik merupakan bidang kerjanya. Setelah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, KPU Kabupaten Pasuruan harus melakukan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut.