Analisa Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengalihan Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Blitar
| Main Author: | Dewi, YulitasariMila |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/105243/1/051101939.pdf http://repository.ub.ac.id/105243/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perangkat yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam rangka pengalihan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB serta mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam menangani pengalihan pengelolaan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif dimana ada tiga jenis kegiatan analisis yaitu penelusuran dokumen, wawancara, dan penarikan kesimpulan. Pemerintah Daerah Kota Blitar harus menyiapkan perangkat untuk pengelolaan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak daerah diantaranya adalah Peraturan Daerah; Struktur Organisasi, Standart Operasional Prosedur (SOP), dan Tata Kerja; Sumber Daya Manusia; Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Sarana dan Prasarana. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Daerah Kota Blitar belum secara optimal menyiapkan perangkat pengelolaan BPHTB. Sampai dengan batas waktu persiapan pengalihan yang ditentukan, Pemerintah Daerah Kota Blitar masih mengalami hambatan yang cukup berarti karena belum disahkannya Peraturan Daerah yang menjadi landasan yuridis pemungutan dan pengelolaan BPHTB pada tahun 2011.