Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Era Otonomi Pada Kabupaten Sragen
| Main Author: | AgengRianAdriyanto |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/105101/1/051000568.pdf http://repository.ub.ac.id/105101/ |
Daftar Isi:
- Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai ada tidaknya korelasi antara kemampuan keuangan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen selama periode tahun 2002-2008. Latar belakang dilakukannya penelitian ini ialah bahwa terdapat kondisi di lapangan yang pada kenyataannya berbeda dengan teori, yaitu berkaitan dengan kenaikan kemampuan keuangan daerah akan otomatis diikuti oleh naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, dalam kasus Kabupaten Sragen, kenaikan pada kemampuan keuangan yang berupa kapasitas fiskal tidak serta merta diikuti oleh naiknya IPM. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud memberikan informasi mengenai upaya-upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sragen dalam era desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mendorong potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data APBD, PDRB serta data IPM pada Kabupaten Sragen selama periode tahun 2002-2008. Hubungan variabel dalam penelitian ini adalah hubungan korelasi, yaitu mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel (kadang lebih dari dua variabel) dengan skala-skala tertentu. Teknik yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Korelasi Pearson, karena akan dicari ada atau tidaknya kekuatan hubungan linier dalam dua variabel yang bersifat parametrik. Sementara itu, kemampuan keuangan dalam tulisan ini diukur dengan menggunakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF). Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2002-2008, Kabupaten Sragen mempunyai status kemampuan keuangan yang rendah apabila diukur dengan IKK. Hal ini dikarenakan, walaupun pertumbuhan PAD sangat besar, akan tetapi justru peran ( share ) PAD terhadap total belanja daerah justru semakin kecil. Sementara itu, jika perhitungan dilakukan dengan IKF, status kemampuan keuangan Kabupaten Sragen adalah tinggi. Sebabnya, dalam metode IKF yang dihitung bukan hanya peneriman daerah dari PAD saja tetapi juga mengikutsertakan dana perimbangan sehingga hasil yang diperoleh pun juga lebih bagus. Kemudian dari hasil perhitungan statistik dengan uji korelasi menunjukkan bahwa antara kemampuan keuangan dengan pembangunan IPM memang ada hubungan atau korelasi, akan tetapi hubungan tersebut tidaklah signifikan. Artinya, untuk menggenjot kualitas SDM yang dibuktikan dengan angka IPM, Pemerintah Kabupaten Sragen harus melakukan upaya-upaya lain selain memperbaiki kinerja keuangannya seperti peningkatan kualitas pendidikan, program kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan sebagainya.