Institusionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Kota Malang
| Main Author: | Mariandini, Fransiska Iing |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/10345/2/BAB%20I.pdf http://repository.ub.ac.id/10345/3/BAB%20II.pdf http://repository.ub.ac.id/10345/4/BAB%20III.pdf http://repository.ub.ac.id/10345/5/BAB%20IV.pdf http://repository.ub.ac.id/10345/6/BAB%20V.pdf http://repository.ub.ac.id/10345/7/BAB%20VI.pdf http://repository.ub.ac.id/10345/8/BAB%20VII.pdf http://repository.ub.ac.id/10345/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ub.ac.id/10345/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk memahami institusionalisasi SAKIP di Pemerintah Kota Malang sesuai dengan PERPRES No. 29 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan paradigma post positive. Analisis dan interpretasi data dilakukan berdasarkan teori New Institutional Sociology (NIS). Hasil penelitian menunjukkan tingginya komitmen untuk mendukung rencana pembangunan nasional yang berdampak pada pembenahan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil analisis ditemukan terjadinya gejala isomorphism dan decoupling. Desakan dari pemerintah pusat berupa peraturan hukum yang mengikat dalam penerapan SAKIP menggambarkan terjadinya isomorphism yang sifatnya coercive. Selain itu, pengadopsian penyusunan perjanjian kinerja bagi seluruh pegawai merupakan hasil belajar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ditunjang dengan terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan KEMENPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan PT. Jakarta Traspac dalam proses implementasi SAKIP juga menunjukkan adanya gejala isomorphism yang sifatnya mimetic dan normative. Indikasi terjadinya decoupling dapat dilihat dari mindset OPD yang belum berorientasi outcome, pengelolaan data kinerja belum sesuai dengan Standard Operating Procedure, dan rendahnya pemanfaatan informasi kinerja.