Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang)
| Main Author: | Faroby, Balqis Afdiradana |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/10285/ |
Daftar Isi:
- Pada penelitian skripsi ini, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang dengan latar belakang pelayanan perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang menggunakan sistem pelayanan terpadu satu pintu satu dan telah mendapat penghargaan dari pemerintah. Dalam pemberian pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang juga mengacu pada asas-asas pelayanan publik yang tercantum pada KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003. Dengan prestasi yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, namun dalam pelaksanaan pelayanannya masih terdapat permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh petugas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan Pelayanan; 2) Kualitas Pelayanan; 3) Faktor Pendukung dan Penghambat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan melihat proses, persyaratan serta sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan ini adalah pemerintah, dinas terkait dan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan juga diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan dengan metoe SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki DPMPTSP. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Salah satu faktor pendukung adalah kerjasama antar pegawai yang terjalin dengan baik. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang ada dan Sumber Daya Manusia yang masih kurang Kompeten.