Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Susun Sewa Dalam Mengurangi Permasalahan Permukiman Kumuh Perkotaan Di Dki Jakarta (Studi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta)
| Main Author: | Luthfi, Muhammad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/10163/ |
Daftar Isi:
- Permukiman kumuh merupakan salah satu dampak dari ketidakmerataan pembangunan, yang mengakibatkan timbulnya persebaran permukiman yang tidak layak huni. Solusi penanganan masalah perumahan dan permukiman terutama di daerah padat penduduk dengan ketersediaan tanah sangat terbatas adalah dengan membangun perumahan sederhana sewa secara vertikal atau yang biasa kita sebut dengan rumah susun sewa (rusunawa). Pembangunan rumah susun sewa di DKI Jakarta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasian menengah kebawah atas perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sewa dalam mengurangi permukiman kumuh serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif degan melalui proses data collection, data condensation, data display, dan conclusion. Penelitian ini menemukan bahwa, implementasi pembangunan rumah susun sewa ini sudah sesuai dengan teori implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino. Implementasi pembangunan rumah susun sewa ini di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan untuk masyarakat terprogram, penertiban pembangunan dan masyarakat berpenghasilan Rendah. Selain itu pula dengan pembangunan rusunawa mampu mengurangi luasan permukiman kumuh yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Tetapi dalam melakukan implementasi kebijakan pembangunan rumah susun ini masih ditemukan kurangnya pendekatan kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang cukup menganggu dalam jalannya kebijakan ini. Pendekatan langsung kepada masyarakat sangat diperlukan, supaya masyarakat mengerti tujuan dari implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sewa ini. Faktor pendukung adalah memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman. Selain itu mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh. Faktor penghambat antara lain ketersediaan lahan yang sedikit di DKI Jakarta, dukungan publik terhadap kebijakan, dan perizinan yang rumit dalam membangun rusunawa.