Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin Yang Berwawasan Pemberdayaan ( studi pada Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan)
| Main Author: | Septianto, RyanEko |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/100282/1/051304340.pdf http://repository.ub.ac.id/100282/ |
Daftar Isi:
- Keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan pro rakyat miskin bergantung pada bagaimana peran aktor implementasi kebijakan dalam menjalankan kebijakan, dengan menggunakan instrumen implementasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Penelitian berfokus pada masalah bagaimana peran aktor implementasi kebijakan pada Proksi Desa Mapan? Instrumen implementasi kebijakan apa sajakah yang digunakan? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan adanya implementasi Proksi Desa Mapan? Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Proksi Desa Mapan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman, berfokus pada analisis sebagai proses kelanjutan dari pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam implementasi Proksi Desa Mapan telah menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Aktor dalam Proksi Desa Mapan terdiri atas aktor eksekutif, aktor birokrat, LSM. Aktor birokrat telah menjalankan tugas dan fungsinya secara professional sebagai implementator proksi desa mapan, meskipun ada sedikit masalah tentang kualitas SDM dari pelaksana birokrat yang kurang mendukung, yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan penguasaan teknologi pendukung program. Di samping itu, koordinasi dan komunikasi aktor birokrat di daerah dengan pemerintah provinsi juga perlu lebih ditingkatkan karena kurangnya koordinasi diantara stakeholder dapat mengganggu persiapan implementasi program. Instrumen implementasi kebijakan pada Proksi Desa Mapan telah digunakan dengan baik oleh aktor birokrat sebagai pelaksana di lapangan.