STRATEGI KONSEPSIONAL PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
| Main Authors: | ., Haidir, Sjarkowi, Fachrurrozie, Armanto, M. Edi |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
, 2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unsri.ac.id/6538/1/10._Artik1498_JPLSDA_Vol_5(4);_70%2D83%2C_Des2006.pdf http://eprints.unsri.ac.id/6538/ |
Daftar Isi:
- Kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan Taman Nasional Sembilang (TNS) seringkali menimbulkan ancaman bagi kelestarian, antara lain adanya sebagian nelayan yang menggunakan racun dalam penangkapan ikan. Secara konsepsional teoritis, kejadan ini dimungkinkan oleh sifat keberadaan sumberdaya perikanan TNS yang lebih berciri “benda public”, sehingga kehadiran siapa saja untuk melakukan penangkapan ikan tidak dapat dihalangi dan bahkan mengabaikan rasa tanggung jawab pribadi terhadap upaya pelestariannya. Keberadaan sumberdaya sebagai benda public atau benda privat sesungguhnya terkait dengan status Hak Pemilikan Kukuh (HPK) yang tidak melekat padanya. HPK adalah sistem kepemilikan atas suatu sumberdaya yang ditandai oleh 4 (empat) syarat, yaitu jelas deskripsi objeknya, bebas peran pemiliknya, lugas pemindahtanganan hak oleh pemiliknya dan tegas peran hukum kepemilikikannya. Studi ini bertujuan untuk mengkaji seberapa bervariasi sifat kemanfaatan sumberdaya perikanan TNS serta status dan kewajiban masyarakat nelayan dilihat dari perspektif HPK dan sekaligus merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut ditinjau dari keberlakuan HPK. Metode yang digunakan adalah eksploratif-deskriftif dengan lokasi pengambilan data sumberdaya perikanan di 5 (lima) sungai serta data sosial ekonomi dan budaya masyarakat nelayan di 2 (dua) dusun dalam kawasan TNS. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada satupun komponen sumberdaya perikanan TNS yang memiliki HPK namun kegiatan “lelang sungai” telah memenuhi beberapa kriteria persyaratan HPK. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sumberdaya perikanan TNS adalah mempertahankan dan membina kegiatan lelang sungai yang telah ada, serta mengelola komponen perikanan “non-lelang” berdasarkan perspektif keberlakuan HPK, yaitu dengan membagi hak pemanfaatan sumberdaya perikanan TNS kepada perorangan maupun badan usaha, sehingga terpisahkan kepemilikian dari pengakuan pihak lain. Dengan demikian, maka akan terbentuk rantai pengendalian intensitas perilaku pemanfaat (pemerintah, swasta dan msyarakat) untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan TNS.