UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN (ILLEGAL MINING) DIMUARA ENIM
| Main Authors: | Febriansyah, Artha, Novianti, Vera, ikhsan, Rd. Mokhd, Flambonita, Suci |
|---|---|
| Format: | Monograph NonPeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum UNSRI
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unsri.ac.id/6138/1/cover_Upaya_penegakan_hukum_terhadap_tindak_pidana_di_bidang_perizinan_pertambangan_di_muara_enim.pdf http://eprints.unsri.ac.id/6138/2/isi_Upaya_penegakan_hukum_terhadap_tindak_pidana_di_bidang_perizinan_pertambangan_di_muara_enim.pdf http://eprints.unsri.ac.id/6138/ |
Daftar Isi:
- Kabupaten muara enim Sumatera Selatan selama ini dikenal sebagai daerah penghaisl batubara yang diproduksi perusahaan PT. Bukit Asam Tbk, Namun sejak tahun 2010 beberapa lokasi di wilayah kabupaten Muara Enim kini berubah menjadi area tambang batubara tardisional yang dinilai tidak memiliki izin oleh pemerintah kabupaten Muara Enim. tindak pidana penambang batubara tampa izin yang peraturan perundang-undangannya terdapat pada Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dimana pidana tersebut dapat menimbulakan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. oleh karena itu peranan aparat penegak hukum sangat penting dalam melakukan penertipan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana ini. metode peneltian yang digunaka adalah penelitian yuridis empiris. dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus (case approach), dan pendekatan dengan menelaah perundang-undangan (statute approach). selanjutnya metode analisi data yang digunakan adalah metode analisi data kuantitatif. dalam penelitian ini di tarik kesimpulan secara deduktif