Cover Image

Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Main Author: Basyeban, Abunawar
Format: Article PeerReviewed application/pdf
Terbitan: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya , 2008
Subjects:
K Law (General)
Online Access: http://eprints.unsri.ac.id/5611/1/COVER_35.pdf
http://eprints.unsri.ac.id/5611/2/Daftar_isi_35.pdf
http://eprints.unsri.ac.id/5611/3/simbur_isi_no.35.pdf
http://unsri.ac.id
http://eprints.unsri.ac.id/5611/
ctrlnum 5611
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia</title><creator>Basyeban, Abunawar</creator><subject>K Law (General)</subject><description>DPD Merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkeduddukan sebagai lembaga negara. Kedudukan DPD dalam struktur kelembagaan RI sangat lemah. Secara implisit, kedudukan DPD berada di bawah Presiden dan DPR. Dalam, amandemen ketiga UUD masih mengebiri kewenagan DPD. Begitu juga dalam beberapa undang-undang (UU) turunannya seperti UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Susduk). Baik dalam Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD dan Pasal 42 maupun pasal 43 UU Susduk, menunjukan betapa terbatasnya wewenang DPD. DPD hanya ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi darah dan memberikan pertimbangan kepada DPR saat DPR melaksanakan wewenang. Melihat kekuatan dan wewenang DPD yang terbatas dan tidak serta dengan DPR maka akan lebih tepat menyebut sistem perwakilan Indonesia adalah too soft bikameralism. Secara operasional, format dan ruang politik DPD di atur dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU tersebut secara eksplisit dikatakan bahwa fungsi DPD hanya sebatas mengajukan usulan, ikut dalam pembahasan, pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap UU tertentu (pasal 41). Tidak ada fungsi dan wewenang DPD yang dapat memutuskan, menyetujui atau menolak suatu UU. Dengan ruang konstitusi yang demikian sempit, DPD sulit diharapkan memaksimalkan mandat dari daerah dalam waktu cepat. DPD dalam masa yang akan datang harus mendafatkan funsi dan peran yang utuh sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagaiman halnya DPR. Dengan begitu, DPD juga memiliki wewenang leegislasi, pengawasan dan anggaran dengan mekanisme yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik masing-masing dewan dan untuk mengatsi kebutuhan politik yang mungkin terjadi. DPD sudah selayaknya diberi wewenang yang sama dengan DPR sehingga apa yang diperjuangkan oleh anggota DPD guna kepentingan rakyat dapat dimaksimalkan</description><publisher>Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya</publisher><date>2008-01-01</date><type>Journal:Article</type><type>PeerReview:PeerReviewed</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://eprints.unsri.ac.id/5611/1/COVER_35.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><identifier>http://eprints.unsri.ac.id/5611/2/Daftar_isi_35.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><identifier>http://eprints.unsri.ac.id/5611/3/simbur_isi_no.35.pdf</identifier><relation>http://unsri.ac.id</relation><identifier>Basyeban, Abunawar (2008) Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Simbur Cahaya, XIII (35). pp. 663-681. ISSN 14110-0614</identifier><relation>http://eprints.unsri.ac.id/5611/</relation><recordID>5611</recordID></dc>
format Journal:Article
Journal
PeerReview:PeerReviewed
PeerReview
File:application/pdf
File
author Basyeban, Abunawar
title Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
publisher Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
publishDate 2008
topic K Law (General)
url http://eprints.unsri.ac.id/5611/1/COVER_35.pdf
http://eprints.unsri.ac.id/5611/2/Daftar_isi_35.pdf
http://eprints.unsri.ac.id/5611/3/simbur_isi_no.35.pdf
http://unsri.ac.id
http://eprints.unsri.ac.id/5611/
contents DPD Merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkeduddukan sebagai lembaga negara. Kedudukan DPD dalam struktur kelembagaan RI sangat lemah. Secara implisit, kedudukan DPD berada di bawah Presiden dan DPR. Dalam, amandemen ketiga UUD masih mengebiri kewenagan DPD. Begitu juga dalam beberapa undang-undang (UU) turunannya seperti UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Susduk). Baik dalam Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD dan Pasal 42 maupun pasal 43 UU Susduk, menunjukan betapa terbatasnya wewenang DPD. DPD hanya ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi darah dan memberikan pertimbangan kepada DPR saat DPR melaksanakan wewenang. Melihat kekuatan dan wewenang DPD yang terbatas dan tidak serta dengan DPR maka akan lebih tepat menyebut sistem perwakilan Indonesia adalah too soft bikameralism. Secara operasional, format dan ruang politik DPD di atur dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU tersebut secara eksplisit dikatakan bahwa fungsi DPD hanya sebatas mengajukan usulan, ikut dalam pembahasan, pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap UU tertentu (pasal 41). Tidak ada fungsi dan wewenang DPD yang dapat memutuskan, menyetujui atau menolak suatu UU. Dengan ruang konstitusi yang demikian sempit, DPD sulit diharapkan memaksimalkan mandat dari daerah dalam waktu cepat. DPD dalam masa yang akan datang harus mendafatkan funsi dan peran yang utuh sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagaiman halnya DPR. Dengan begitu, DPD juga memiliki wewenang leegislasi, pengawasan dan anggaran dengan mekanisme yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik masing-masing dewan dan untuk mengatsi kebutuhan politik yang mungkin terjadi. DPD sudah selayaknya diberi wewenang yang sama dengan DPR sehingga apa yang diperjuangkan oleh anggota DPD guna kepentingan rakyat dapat dimaksimalkan
id IOS4554.5611
institution Universitas Sriwijaya
institution_id 177
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Sriwijaya
library_id 596
collection Repository Universitas Sriwijaya
repository_id 4554
city KOTA PALEMBANG
province SUMATERA SELATAN
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4554
first_indexed 2017-08-30T23:45:00Z
last_indexed 2017-08-30T23:45:00Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1686139597877149696
score 17.538404

Lihat Juga