PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM SEBAGAI ARENA KEKUASAAN: KEPENTINGAN BANGSA vs KEPENTINGAN KAPITALIS ASING
| Main Author: | Taqwa, Ridhah |
|---|---|
| Format: | BookSection PeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unsri.ac.id/3385/1/Buku_Refleksi_Pengelolaan_Sumber_Daya_Alam.pdf http://eprints.unsri.ac.id/3385/ |
Daftar Isi:
- Tulisan ini akan mengkaji aspek sosiologi kekuasaan terhadap pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang kini semakin didominasi (dieksploitasia) oleh pihak (perusahaan) asing. Aspek ini tampaknya belum banyak disentuh oleh para pihak-pihak yang banyak bersentuhan dengan fenomena tersebut.' Selama ini, paradigma wacana sumberdaya alam lebih banyak dipahami dalam konteks ekonorni untuk diproduksi, didistribusikan dan selanjutnya dikomsumsi oleh masyarakat, nasional dan intemasional. Padahal jika kita mendiskusikan tentang sumber daya alam, apalagi kemandirian atau kedaulatan untuk mengelola kekayaan alam tersebut, sangat bersentuhan dengan aspek politik, khususnya sosiologi. Keterkaitan tersebut baik dalam konteks sosiologi lingkungan maupun sosiologi kekuasaan yang bersentuhan dengan kebijakan dan pemanfataan potensi sumberdaya alam. sejak zaman VOC sampai era orde refomasi ini, wacana pembangunan ekonomi dengan berbagai macam istilahnya secara berkelanjutan hanya menjadi wacana arena dominasi kekuasaan negera maju terhadap berkembang. Istilah pembangaunan atau negera berkembang, perdagangan bebas, kebebasan pasar, globalisasi ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam dan seterusnya hanya menjadi arena kekuasaan Negara maju terhadap negara berkembang dan dalam praktiknya hanya menguntungkan elit ekonomi politik nasional. Sementara rakyat kebanyakan mengalami kerugian besar. Tampaknya memang perlu segera kita mengevaluasi kembali berbagai macam bentuk industrialisasi yang mengeksploitasi SDM dan eksploitasi sumberdaya alam. Evaluasi tersebut sebaiknya didahului dengan mempelajari dulu dampaknya, baik dari sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia. Hasil evaluasi kebijakan ekonomi politik terhadap pengelolaan SDA, jika memang dinilai telah merugikan negara dan bangsa Indonesia, khususnya kelestarian sumberdaya alam dan kesinambungan kehidupan manusia, maka segala macam eksploitasi sumberdaya alam tersebut harus segera dihentikan dengan tegas oleh pemerintah. Apalagi pengelolaan SDA yang oleh kebanyakan pengusaha hanya memosisikan manusia sebagai makhluk ekonomi (materi), sementara itu aspek sosial dan religiousitasnya justru makin terabaikan.