Kelemahan Kebijakan Ketahanan Pangan
Main Author: | Lionardo, Andries |
---|---|
Format: | Article PeerReviewed application/pdf |
Terbitan: |
Berita Pagi
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://eprints.unsri.ac.id/1302/1/6._Koran_BP_Kamis%2C_23_Okt.2008.pdf http://eprints.unsri.ac.id/1302/ |
Daftar Isi:
- Urusan pertanian adalah urusan pilihan dalam skema pemerintahan daerah di Indonesia saat ini. Iklim pertanian indonesia yang mengalami implikasi atas perubahan iklim atau global warning melahirkan kondisi yang tidak menguntungjan bagi masyarakat lokal, khususnya petani. Sudah seharusnya pemerintah membuat kebijakan publik dibidang ketahanan pangan yang melalui penerapan agribisnis dan mewaspadai perdagangan bebas, dan privatisasi sumber-sumber produktif. Naiknya harga pangan menyebabkan terjadinya hambatan / tidak adanya pasokan pangan pada saat yang tepat. Fenomena tersebut harus kita cermati jika Indonesia ingin selamat dari ancaman pangan. Masalah kedaulatan pangan bukan lagi sekadar masalah nasional, melainkan sudah menjadi isu global. Oleh karenanya, ketergantungan penyediaan pangan pada pihak lain justru tidak akan menciptakan pertanian berkelanjutan. Ini membuktikan bahwa kedaulatan pangan telah membalikkan konsep modernisasi menjadi hal-hal yang bersifat back to basic, yakni memprioritaskan produksi pertanian untuk pemenuhan dan keberlanjutan pangan dan penguatan pasar lokal melalui pengadaan pasokan berbagai produksi pertanian yang memanfaatkan kearifan lokal dan ramah lingkungan.