Kebijakan Birokrasi = Politik Aktual
| Main Author: | Lionardo, Andries |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
Berita Pagi
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unsri.ac.id/1295/1/5._Koran_BP_Kamis%2C_13_Nov.2009.pdf http://eprints.unsri.ac.id/1295/ |
Daftar Isi:
- Kebijakan birokrasi yang megharuskan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat, agar memiliki akses baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan publik. Hadirnya lembaga/intitusi (Partai Politik,) yang mewakili rakyat dalam proses perumusan kebijakan public, tentunya membangun hubungan intens dengan publik. Dalam konsep perwakilan, politisi dan birokrasi seharusnya memposisikan dirinya sebagai representasi atau wakil dari publik, sehingga mereka merasa perlu terus menerus berkonsultasi dengan publik bahkan ada ditengah publik guna memberikan pelayanan. Dalam pemerintahan yang demokratis seperti di Indonesia saat ini, sudah seharusnya kebijakan birokrasi adalah bentuk nyata politik aktual dalam mengekspresikan kepentingan dan tuntutan publik. Artikel ini akan menjelaskan bahwa pembuatan keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan publik harus didasari partisipasi dan proses pemberdayaan oleh suatu kekuatan politik yang profesional.