Kritik Kontemporer Fungsi Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teori Akuntabilitas
| Main Author: | Lionardo, Andries |
|---|---|
| Format: | BookSection PeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
Falsafa
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unsri.ac.id/1289/1/cover.pdf http://eprints.unsri.ac.id/1289/2/isi.pdf http://eprints.unsri.ac.id/1289/ |
Daftar Isi:
- Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah di Indonesia saat ini menyangkut dua aspek, yakni pelaksanaan urusan pilihan (optional services) dan urusan wajib (obligatory services). Urusanpilihan adalah pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaanya, tidak semua daerah mempunyai cakupan dan jenis urusan yang sama, tetapi sangat tergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Sedangkan, urusan wajib adalah urusan yang harus dijalankan oleh daerah otonomsebagai bentuk kewajibannya untuk memberikan pelayanandasar dan menciptakan standarisasi pelayanan publik diseluruh Indonesia. Ironisnya, saat ini kewewnangan yang begitu besar dimiliki oleh daerah belum termanfaatkan secara baik. Tulisan ini mengurai arti penting teori akuntabilitas dalam mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektip