Hubungan wewenang badan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan dinas pertambangan dan energi dalam penerbitan izin tambang rakyat dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten Musi Banyuasin
| Main Author: | Candra Triansyah |
|---|---|
| Format: | Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fak. Hukum
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unsri.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9965 http://digilib.unsri.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/HUKUM.jpg.jpg |
Daftar Isi:
- Pelayanan perizinan pertambangan rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin melaluiBP3M yang berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi. Hubunganwewenang tersebut dimaksudkan guna lebih memajukan pelayanan perizinan diKabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat,mudah, murah ,transparan dan pasti terjangkau. Penelitian ini mengkaji bagaimanakaitan hubungan wewenang kedua instansi pemerintahan tersebut dalam penerbitanIzin Usaha Pertambangan Rakyat. Kedua apakah tujuan pelayanan perizinan terpadusatu pintu terwujud sebagaimana yang diharapkan. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu berupa metode penelitianhukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.Hasil Penelitian ini menyimpulkan dalam hubungan kewenangan BP3M denganDinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Muba yang berwenang untukmenerbitkan IUPR adalah BP3M tetapi dalam proses penyelesaian izinnya di DinasPertambangan dan Energi melalui tim teknis memiliki wewenang untuk menyetujuiatau tidak menyetujui izin yang dimohonkan oleh pemohon sebagai rekomendasikeapada BP3M Musi Banyuasin. Sejak dibentuknya BP3M di Musi Banyuasinberdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan TataKerja BP3M Musi Banyuasin, proses perizinan di Kabupaten Musi Banyuasinmenjadi lebih cepat, mudah, murah, transparan dan pasti terjangkau.
- xi, 110 hlm. : ilus.